"Pembentukan desa pengawasan dan anti politik uang adalah bentuk ikhtiar dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Bontoharu merupakan kecamatan ke-4 yang telah terbentuk desa pengawasannya," ujarnya.
Terpisah, Komisioner Bawaslu Selayar, Abdul Kadir menambahkan warga diharapkan aktif untuk ikut mengawasi tahapan Pemilu 2024. Ia mendorong warga untuk melapor, jika mengetahui ada dugaan pelanggaran.
"Kita harap warga agar berani memberikan informasi awal atau melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Sehingga terjaminnya hak dan kewajiban politik masyarakat desa," jelasnya. (Fahrul/Raksul/B)
