MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wacana penundaan Pemilu kembali menyeruak ke publik setelah digulirkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo baru - baru ini. Sontak ini pun menjadi sorotan lantaran dianggap tidak relevan, mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.
Jazilul Fawaid yang juga merupakan Wakil ketua MPR RI menyoroti, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Apalagi keinginan tersebut hanya didasari hasil survei.
"Tidak relevan, semua tahapan sudah jalan. Jadi kita tidak berpatokan terhadap survei, kita berpatokan terhadap keputusan politik," kata Wakil Ketua MPR RI itu di Makassar, Senin (12/12/2022).
Wakil Ketua Umum PKB itu menuturkan, jika Komisi II DPR RI bersama penyelenggara Pemilu dan Kementerian Dalam Negeri telah bersepakat untuk menghelat kontestasi politik 2024 nanti.
"Semua tahapan sudah jalan, dan sudah dibahas di Komisi II. Jadi, jangan ada alasan untuk penundaan pemilu. Kita semua sudah siap," tegasnya usai menghadiri Rakorwil PKB Sulsel di Makassar.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.
Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022) lalu.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19.
"Kita khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ungkap Bamsoet.
Paka Politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad memndang bahwa jika melihat situasi saat ini penyelenggara dan masyarakat serta kelompok civil lainya telah siap untuk mengawal jalanya pemilu 2024.
"Jadi, kalau ada kekuatiran itu juga perlu. Tapi sisi kesiapan saya kira penyelenggara KPU dan Bawaslu juga sudah aiap untul pelaksanaan pemilu 2014," jelasnya.
Dia menambahakan, saat ini memang maaih ada perdebatan di tingkat elit. Namun, hal itu jika terus dipertentangkan maka akan menjadi isu liar yang dikonsumsi publik.
"Sekarangnkan tahapan sudah berjalan. Saya kira saatnya dilanjutlan karena sebagian PKPU telah terbit," pungkasnya. (Yad/B)
