Refleksi Kinerja Kemenkumham Tahun 2022 yang Penuh Dinamika

Bidang Dukungan Manajemen telah terimplementasi Merit System melalui Manajemen Talenta; Menggelorakan Produk Dalam Negeri melalui e-katalog; Melaksanakan audit berbasis risiko, audit tematik, dan juga remote audit; Pembuatan aplikasi e-Mawas 2022; Pembuatan 58 policy brief/policy paper; 5 Jurnal Sitasi karya tulis ilmiah, dan menyelenggarakan seminar nasional; Menyelenggarakan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 200 Peserta; Melaksanakan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebanyak 211 Peserta; Melaksanakan Uji Kompetensi bagi 12.286 Pegawai; Melaksanakan Diklat klasikal e-learning bagi 11.764 Peserta; memberikan Reward dan Punishment berupa Purna Pengayoman: 917 Pegawai; Karyadhika: 203 Pegawai; Satya Lancana Karya Satya: 4.552 Pegawai; Mitra Kerja: 331 Orang; dan Hukdis Pemberhentian: 48 Pegawai.

Keberhasilan lainnya di bidang pengembangan SDM yang dilakukan BPSDM dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah dengan disematkannya predikat sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi dengan kategori Bintang 2; predikat sebagai lembaga penyelenggara terakreditasi A untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.Il (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kategori Bintang 1; serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah terakreditasi dengan nilai A kategori Bintang 1.

Selain capaian kinerja tersebut, Yasonna juga menyampaikan berbagai prestasi kerja Kemenkumham yang membanggakan, sebagai berikut (ada 18 prestasi besar) :

1. Presiden Filipina, Duterte, menganugerahkan Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation kepada Menteri Hukum dan HAM karena berkontribusi bagi WN Filipina di luar negeri lewat kebijakan Keimigrasian saat pandemi Covid-19;
2. BKN Awards dengan kategori “Sangat Baik” dalam penyelenggaraan Merit System Kepegawaian;
3. Peringkat 1 Penilaian Kompetensi dari BKN bagi Kementerian/Lembaga Tipe Besar;
4. Penghargaan “Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik” dari Ombudsman Republik Indonesia;
5. Piala Anggakara Birawa dari Kemenpan-RB, dalam “Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik”;
6. Mampu mempertahankan WTP ke-13 kalinya di tengah pandemi Covid-19;
7. Top 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan predikat “Badan Publik Informatif” untuk pertama kalinya sejak 2011, sebelumnya dalam penyelenggaraan KIP dengan predikat “Cukup Informatif”, (peringkat ke-2);
8. Peringkat ke-2 penilaian BKN, dalam hal Pemanfaatan Data Sistem Informasi;
9. Peringkat ke-2 Kinerja Anggaran Pagu Besar K/L dari Kemenkeu;
10. Top 2 Penghargaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penilaian dari Kemenpan-RB;
11. Peringkat ke-3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari KemenpanRB;
12. Top Inovasi Pelayanan Publik Kategori Kelompok Umum dari Kemenpan-RB untuk Aplikasi Situational Judgment Test (SJT);
13. Akreditasi Bintang Dua sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan oleh LAN-RI;
14. Akreditasi nilai “A” kategori bintang 1 pada Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dari LAN-RI;
15. Penghargaan atas peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Terjaga untuk Melindungi Eksistensi Bangsa dan Negara;
16. Piagam Penghargaan atas peran serta Kemenkumham dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara;
17. Penghargaan sebagai Kementerian Pengumpul Zakat terbaik dari Badan Amil Zakat Nasional;
18. Menteri Hukum dan HAM sebagai Top Leader on Digital Implementation Top Digital Awards 2022 dari Majalah It Works;
19. Dan berbagai prestasi lainnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto hadir mengikuti kegiatan secara langsung di Kampus Poltekip & Poltekim Tangerang, Jl. Satria sudirman No.1 Tanah Tinggi-Tangerang Banten.

Kegiatan tersebut diikuti juga secara virtual oleh -Kepala Divisi Administrasi, Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Parsaoran Simaibang, Para pejabat Adminsitrasi, JFT dan JFU pada Kanwil Kemenkumham Sumsel, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumsel dari satuan kerja masing-masing. (*)