JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, penghuni rumah rakyat atau para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto yang duduk saat ini, berpotensi dicuci gudang oleh masyarakat Butta Turatea.
Hal tersebut juga lantaran kian menguatnya isu-isu kemiskinan di Kabupaten Jeneponto jelang Pileg 2024, yang dikuatkan dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Maret 2022, yang dimana terdapat lima daerah paling miskin di Sulsel, dan Jeneponto di urutan teratas dengan persentase 14,28 persen, yang sangat kontras dengan pemandangan gaya hidup sejumlah oknum anggota DPRD yang kerap tampil dengan mobil- mobil mewahnya, serta fasilitas mewah lainnya.
Tak hanya itu, kinerja dan keberpihakan para legislator juga kian dipertanyakan oleh masyarakat di tengah maraknya keluhan fasilitas jalan yang rusak, yang hampir setiap hari masyarakat mengeluh di media sosial tentang jalan- jalan tersebut yang tak kunjung mendapatkan perhatian dari pihak eksekutif.
Sejumlah kasus dugaan korupsi di DPRD Jeneponto dan kasus- kasus lainnya, termasuk kasus dugaan perselingkuhan oknum anggota dewan, menjadi buah bibir yang terus berkembang di tengah masyarakat Jeneponto, bahkan tidak sedikit diantaranya merasa kecewa atas apa yang terjadi di DPRD periode 2019- 2024 ini.
"Sebagai masyarakat tentu kami kecewa, harusnya persoalan kemiskinan dan hal- hal lain yang menjadi kebutuhan masyarakat, mereka suarakan, mereka kawal, bahkan mereka perlu ribut, tapi nyatanya apa?, kita malah hanya dipertontonkan mobil mewah mereka, yang berjejer di balik pagar kantor DPRD, disajikan dengan berita- berita tentang dugaan korupsi dan berita malas mereka," ujar Tutu yang merupakan warga Batang yang dimintai komentar mengenai DPRD oleh Rakyat Sulsel, Jumat (16/12/2022) siang.
"Ini harusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat, termasuk saya sendiri, untuk betul- betul tidak salah menentukan pilihan pada Pemilu 2024, khususnya Pileg, harus kita seleksi betul- betul orang akan duduk disana, buat apa kita pilih lagi kalau mereka malas, malas mengurusi rakyat," tambahnya.
Direktur Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir yang dimintai komentarnya tentang peluang para anggota DPRD Jeneponto periode 2019- 2024 pada Pileg 2024 mendatang, dengan banyaknya isu- isu negatif yang menyelimuti DPRD saat ini, menyebutkan bahwa 2024 adalah tahun kemudahan bagi anggota DPRD yang rutin dan peduli terhadap konstituennya, yang peduli terhadap kesusahan rakyat.
"Namun bagi yang kurang peduli terhadap rakyat tentu akan dihukum oleh rakyat dengan tidak akan dipilih lagi. 2021 hingga 2023 masa kesulitan rakyat akibat efek pandemi yg merontokkan ekonomi rakyat, jadi sebagai wakil rakyat disinilah dibutuhkan kepedulian dengan perhatiannya di atas rata- rata selama ini yang mereka lakukan," kata Suwadi. (Zadly)
