BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Bupati Bulukumba HA Muchtar Ali Yusuf, berkesempatan melakukan wawancara dengan tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), di Aula RSUD Bulukumba, Senin (19/12).
Wawancara tersebut dilakukan tim KARS karena Bupati Bulukumba HA Muctar Ali Yusuf, selaku
pemilik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba.
Saat ini, tim KARS tengah melakukan survey akreditasi dan dilakukan secara daring (dalam jaringan).
Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.
Sementara itu, tim akreditasi KARS terdiri dari 3 orang yaitu dr. Suriah Tjegge, MHA, FISQua, Dr Azwar Amir, Sp.U, FISQua, dan Lussy Sidonya Kambey, S. Kep, M. Kes. Saat wawancara dengan tim KARS, Bupati
Bulukumba Muchtar Ali Yusuf didampingi Sekretaris Daerah, Muh Ali Saleng, Kadis Kesehatan, Umrah Aswani, dan Direktur RSUD, dr. Rizal Ridwan, serta anggota DPRD Bulukumba, H Safiuddin.
Tim KARS, Dr Suriah, mengapresiasi kehadiran dan kesediaan Bupati Bulukumba untuk diwawancarai oleh tim akreditasi. Kehadiran orang nomor 1 Bulukumba ini, katanya membuktikan komitmen pimpinan daerah Bulukumba untuk melihat rumah sakitnya menjadi lebih baik dan berkembang ke depan.
Ia pun menanyakan dua hal kepada Bupati, yaitu terkait tenaga kesehatan status kontrak di rumah sakit untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan suntikan anggaran ke RSUD Andi Sulthan Daeng Radja.
Bupati Bulukumba, HA Muchtar Ali Yusuf, mengapresiasi survei akreditasi terhadap RSUD Bulukumba. Survei ini menjadi wadah evaluasi kinerja rumah sakit, sehingga bisa lebih baik dan kompetitif dengan
rumah sakit lainnya, baik swasta maupun rumah sakit milik pemerintah.
Terkait tenaga kesehatan kontrak atau PPPK, Bupati mendorong SDM tenaga kesehatan rumah sakit bisa lebih baik, memiliki standar keilmuan melalui serangkaian tes pada saat perekrutan PPPK.
“Jika ingin menjadi PPPK harus mengikuti seleksi meski sudah mengabdi beberapa tahun. Perekrutannya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan anggaran,” kata Muchtar Ali Yusuf.
"Kami juga akan beri perhatian untuk memberikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan. Seperti dengan OPD lainnya, pihak rumah sakit membuat perencanaan anggaran untuk kemudian dibahas bersama DPRD dan pembahasan APBD setiap tahunnya," tambah Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf.
Direktur RSUD Bulukumba, dr Rizal Ridwan Dappi, optimis akreditasi paripurna bintang lima yang diperoleh tahun 2018 dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Akreditasi ini dilakukan setiap 4 tahun sekali, sehingga kita pun optimis status paripurna ini dapat dipertahankan setelah kita melakukan berbagai pembenahan,” kata Rizal Ridwan Dappi, Direktur RSUD Bulukumba. (Salahuddin)
