MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, kembali mempertanyakan anggaran miliaran yang digelontorkan untuk Pemilu Raya RT/RW tahun 2022 ini. Namun batal dilaksanakan oleh Pemkot Makassar, sehingga anggaran tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
"Kita mau tahu bahwa apakah anggaran Pemilu Raya RT/RW yang sudah diketuk di DPRD dilaksanakan 2022 ini atau tidak. Tapi keterangan pihak Pemkot melalui BPM katanya ditunda/batal sehingga anggaran SiLPA lagi. Kita sayangkan hal ini," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, usai rapat bersama beberapa OPD mitra mitra komisi D. Termasuk BPM, Rabu (21/12/2022).
Padahal DPRD sudah berupaya semaksimal mungkin memmbahasa agar aspirasi pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW digelar tahun 2022. Apalagi anggaran diberikan fantastis.
Politisi PKS itu juga, heran terhadap sikap Pemkot yang menunda pemilihan. Padahal Pemilihan RT/RW telah ditopang anggaran APBD perubahan senilai Rp 2,9 miliar.
"Alasan ditunda ini kita pertanyakan dari BPM sebagi penyelenggara. Padahal anggaran pelaksanaan Pemilu Raya RT/RW Kota Makassar dianggarkan Rp2,9 miliar di APBD Perubahan 2022. Hak masyarakat yang didahulukan. Karena anggaran sudah diketuk. Tunggu apa lagi," tuturnya.
Diketahui, seharusnya Pemilu Raya RT/RW digelar pada akhir tahun 2022 ini. Hanya saja masih terjadi perbedaan pulihan antara teknis pemilu. Pemkot berkehendak agar pemilu secara elektronik e-voting. Sedangkan mantan RT/RW menginginkan pemilu secara manual. Seperti pemilu pada umumnya.
Hal ini membuat Wali Kota Makassar mengambil sikap sehingga menunda pemilu raya RT/RW hingga waktu yang tidak ditentukan. Sambari mencari solusi tepat, sehingga saat ini sebagian besar ketua RT/RW berstatus Pelaksana tugas (Plt).
Secara terpisah, anggota DPRD Makassar, konisi A membidangi Pemerintahan. Abd Wahab Tahir menegaskan bahwa sebaiknya pemilu raya tidak ditunda dan tetap dilaksanakan pada tahun 2022 ini.
Terkait teknis pemilu raya pihaknya serahkan sepenuhnya kepada penyelengara. Mau e-voting atau konvensional atau bentuk lain, itu urusan penyelengara pemilu raya.
"Kami tidak mencampuri urusan teknis karena nanti kesan subyektif dan menghasilkan demokrasi yang tidak obyektif. Yang jelas sudah ada anggaran, maka pemilu raya halus jalan. Jangan juga anggaran menjadi silpa lagi, kan mubazir," katanya.
Politisi Golkar itu, pun mengajak seluruh komponen masyarakat agar memberikan kesempatan kepada penyelenggara pemilu raya untuk mempersiapkan segala teknis pelaksanaannya.
"Kan waktu tersisa beberapa hari masuk tahun baru. Kita semua wajib mengawasi semua prosesnya agar diperoleh produk demokrasi yang ideal untuk seluruh masyarakat Kota Makassar," pungkasnya. (Yadi/B)
