MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Politik uang diprediksi masih akan marak terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Terlebih, fenomena ini memang acap kali muncul disetiap pesta demokrasi. Sejumlah parpol pun menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang.
Ketua DPW PKS Sulsel, Azhar Arsyad menegaskan pihaknya sejak awal mendukung langkah Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang. Sebab, perilaku ini dinilai marak terjadi dan dilakukan oknum untuk mencapai target.
"Kami di PKB tetap mendukung apa yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan politik uang di pemilu dan pilkada. Maka secara langsung kami menolak politik uang," kata Azhar Arsyad, Selasa (20/12).
"Tindakan dan cara begini kan merusak kemurnian demokrasi. Jalannya pilkada atau pemilu akan rusak karena politik uang," tambahnya.
Sekretaris Gelora Sulsel, Mudzakir Ali Djamil alias Muda menuturkan, meski berstatus sebagai parpol baru, akan tetapi pihaknya tegas menolak segala praktek dalam bentuk politik uang.
"Gelora punya komitmen untuk mengedukasi masyarakat untuk selektif memilih di Pemilu 2024 nanti," jelas Muda.
Mantan Anggota DPRD Kota Makassar itu menyampaikan jika pengurus Gelora dalam waktu dekat melakukan kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat dalam rangka menolak politik uang di pemilu.
"Apalagi pemilu kian dekat. Kita mau edukasi masyarakat. Jadi, kita akan kampanyekan politik uang no!, politik gagasan yes!," tututnya.
Ia mengajak masyarakat untuk menghindari politik uang. Dia meminta masyarakat tidak memilih calon di Pemilu 2024 nanti karena uang.
"Harapan kita rakyat tidak tergoda memilih karena uang. Memilih betul-betul karena hati nurani," harapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis mengingatkan masyarakat atau pemilih agar tidak tergoda dengan politik uang.
"Kami berharap masyarakat harus aktif dalam ini (politik uang) untuk menolak pemberian," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (20/12/2022).
"Bukan hanya masyarakat, calon legislatif (Caleg) pun demikian agar mereka menjaga demokrasi ini tanpa melakukan politik uang karena pemilu adalah pertarungan adu gagasan ke masyarakat. Kalau prosesnya rusak pasti hasil demokrasi juga rusak, kalau baik pasti juga baik dan itu akan menghadirkan inovasi dan pelayanan yang baik juga," jelasnya.
Ia meminta seluruh kader Demokrat akan menjaga demokrasi tanpa melakukan politik uang pada Pemilu 2024 nanti. "Dengan komitmen dari diri sendiri agar tidak terjadi politik uang," pungkasnya.
Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel meminta komitmen parpol atau peserta pemilu untuk sama-sama melawan politik uang.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, parpol sebagai peserta pemilu merupakan instrumen penting dalam pesta demokrasi. "Kalau pesta demokrasi ingin berjalan baik, maka semua pihak khususnya parpol untuk menyusun demokrasi yang bersih dan sehat dengan mengedepankan kejujuran tanpa melakukan politik uang," kata Saiful Jihad.
Menurutnya, jika peserta Pemilu melakukan politik uang maka sudah pastikan merusak demokrasi. "Kami berharap ada komitmen parpol menjadikan pesta demokrasi ini bersih dan jujur dari politik uang," tegasnya.
Ia berharap kesadaran semua pihak untuk menolak adanya politik uang. "Komitmen memerangi politik uang harus dibangun bersama, kalau kesadaran tidak ada maka proses pengawasan sangat sulit, karena politik uang itu bukan hanya dilakukan di ruang-ruang nyata tapi juga bisa melalui aplikasi," bebernya.
"Sehingga disinilah kesadaran bersama harus dibangun peserta pemilu atau caleg untuk tidak melakukan politik uang. Begitu juga masyarakat jangan berharap diberikan uang agar memilih calon tertentu," pungkasnya. (*)
