MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Sulawesi Selatan, Amin Adab berupaya menjaga integritas tim pemeriksa BPK yang kurang lebih 200 orang. Apalagi mereka semua memiliki kode etik yang jelas.
"Jadi urusan integritas itu harus diutamakan dan itu tidak sama dengan tempat lain. Karena hanya itu (integritas) menjadi mahkota," kata Amin Adab saat melakukan silaturahmi di kantor Harian Fajar, Kamis (22/12/2022).
Jika integritas kata dia tidak terjaga maka semua laporan pemberian kepada Pemerintah Daerah (Pemda) seperti angin.
"Kami juga selalu sampaikan sebelum menjalankan tugas, kalau yang paling utama dihisab juga itu harta, jadi kami selalu memberikan ingatan," ujarnya.
Yang paling penting kata dia tim auditor BPK tidak diperbolehkan melakukan pertemuan kepada kepala daerah atau instansi yang akan diaudit.
"Kalau ada auditor sering makan di kafe (bersama kepala daerah atau instansi yang akan diaudit) kemudian ada fotonya itu selesai. Soal pertanyaan lain, kami tidak akan turunkan lagi (melakukan audit)," tegasnya.
Amin Adab juga menjelaskan setiap tim audit harus bertanggung jawab apa yang mereka tulis atau jika ada temuannya. Karena tidak tertutup kemungkinan tim audit tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.
"Misalnya memberikan keterangan, kenapa bisa berlebih pembayaran. Jadi kembali masing-masing (perseorangan)," jelasnya. (Fah/A)
