MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespon permintaan partai politik untuk dilibatkan dalam penentuan dapil dan jumlah kursi di Pemilu 2024.
Apakah KPU akan meminta pertimbangan partai atau mengabaikannya? Siapa pihak yang akan dilibatkan oleh KPU untuk merancang dapil dan jumla kursi? Pihak akademisi atau pemerhati politik dan kepemiluan?
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir menegaskan jika KPU dalam melakukan penataan dapil telah melibatkan semua unsur terkait. Termasuk pengurus parpol sebagai peserta Pemilu 2024.
"Dalam penataan dapil, usul, saran, pendapat berupa uji pablik. Kami KPU sudah meminta pandangan semua pihak. Pengurus parpol, akademisi, ursur organisasi kepemudaan, masyarakat umum dan lembaga peduli demokrasi," kata Faisal saat ditemui pada acara penataan dapil KPU Sulsel dan 24 daerah di Hotel Mercure Makassar, Jl. AP Pettarani, Sabtu (24/12/2022).
Mantan ketua KPU Kabupaten Takalar itu mengatakan salah satu alasan dilibatkan pengurus parpol dalam memberikan saran masukan terkait penataan dapil adalah untuk penyeimbang, karena ada juga saran dan masukan masyarakat umum.
Menurutnya, pada umumnya pengurus parpol atau caleg ini mengetahui kondisi di dapilnya pada daerah masing-masing sehingga dilibatkan untuk memberikan pandangan yang rasional.
"Sebagai penyelenggara KPU selalu mengedepankan hak publik. Saran dan masukan kami jadikan pertimbangan untuk penataan dapil. Terutama teman-teman pengurus parpol, kita tau mereka punya dapil maka saran mereka juga kami tampung," tuturnya.
Meski demikian, Faisal menegaskan jika kaitan dengan penetaan dapil ini hanya berlaku di KPU Kabupaten/Kota. Pasalanya di tingkat Provinsi belum dilakukan perubahan atau penataan dapil.
Dengan begitu, ia berpandangan bahwa KPU Kabupaten/kota yang mengundang pengurus parpol memberikan tanggapan saat uji publik perihal perubahan dapil yang akan difinalisasi oleh KPU RI.
"Jadi, KPUD di 24 yang lakukan penataan atau perubajan dapil. Sehingg mereka yang undang pengurus Parpol saaat uni publik. Kami Provinsi tetap pada dapil yang lama," pungkasnya.
Sedangkan, angotga KPU Makassar, Gunawan Mashar menyampaikan jika selama uji publik penataan dapil semua elemen masyarakat dilibatkan.
Dengan adanya rancangan ini maka calon peserta pemilu tahun 2024 menjadi dasar dalam mengambil kebijakan untuk persiapan pemilu yang lebih baik.
"Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD kota Makassar, Pemilu 2024. Kami sudah libatkan baik pemerintah, masyarakat, parpol dan akademisi," jelasnya.
Mantan wartawan itu mengatakan, kegiatan pengurus parpol penting karena bagian dari upaya mensukseskan pemilu tahun 2024, yaitu KPU bisa menyajikan data yang bisa diakses oleh publik.
"Termasuk uji publik, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para peserta. Dimana peserta di ikuti perwakilan Bawaslu kota, Kesbangpol, dan tokoh masyarakat," ujarnya.
Gunawan menjelaskan, rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi DPRD sudah disampaikan ke KPU Sulsel dan KPU RI sehingga menjadi pertimbabgan untuk dilaksanakan pada Pemilu 2024 karena sudah mendapatkan tanggapan dan masukan dari berbagai pihak.
"Dalam rancangan ini jumlah kursi di setiap Dapil di kota Makassar menjadi sorotan, tetapi untuk jumlah kursi DPRD Makassar tetap dengan jumlah 50 kursi yang dibagi dalam beberapa Dapil. Termasuk usulan baru," katanya. (Yadi/B)
