Dilanjutkan, Saharuddin, proses pengawasan pekerjaan juga perlu ditingkitkan. Menurutnya, ketika proses pekerjaan konstruksi itu tidak ketat sistem pengawasannya, kemungkinan akan terbuka ruang untuk penyalahgunaan anggaran.
"Sebagai saran, dan juga aspirasi kita dari daerah untuk sistem pengawasan di setiap pekerjaan dapat ditingkatkan lagi dan dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata legislator yang sebelum menjadi politisi juga malang melintang di beberapa daerah di Indonesia sebagai konsultan dalam dunia konstruksi.
Harapannya juga, lanjut Saharuddin, pemerintah pusat menjadikan pekerjaan ruas jalan nasional antara Kabupaten Sidrap, Enrekang dan Tanah Toraja sebagai skala prioritas.
Karena, tutur dia, salah satu program pemerintah pusat untuk perbaikan ekonomi secara nasional adalah bagimana pertumbuhan pariwisata yang ada di daerah semakin baik.
"Banyak yang senang untuk berwisata dengan berangsur membaiknya keadaan pasca pandemi, namun dengan kondisi jalanan yang seperti ini, akhirnya menjadi malas untuk berkunjung," pungkas ketua DPC PPP Enrekang ini.
Namun demikian, sampai berita ini rilis belum ada konfirmasi dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XIII Makassar. (Fadli/Raksul/A)
