"Bagi mereka yang saat ini berstatus petahanan dan bagi mereka pimpinan daerah yang mau menjejaki kursi parlemen di DPR RI akan memanfaatkan momentum tahun ini dalam menyusun strategi," kata Syaifuddin.
Dia mengatakan, para kepala daerah akan mempertahankan kepercayaan, positioning, dan tingkat penerimaan di tengah masyarakat. Bagi pimpinan daerah sekaligus figur lokal menjadi modal terbesar untuk memperoleh suara. Sehingga dengan demikian parpol pun akan merebut figur dan tokoh lokal demi memperoleh basis suara.
"Ini memang gejala demokrasi deliberatif di hampir banyak tempat partai berusaha melamar tokoh untuk memenuhi syarat suara di parlemen," tuturnya.
Padahal, kata Syaifuddin, tujuan pemilu tak sebatas merebut suara, namun memikirkan bagaimana proses demokrasi itu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat.
Direktur Lembaga Konsultan Politik Nurani Strategic, Nurmal Idris menyebutkan, seorang kepala daerah yang tengah berkuasa punya potensi sangat besar untuk memengaruhi pilihan pemilih di wilayahnya.
"Mereka memegang kendali atas banyak komponen penentu dalam perebutan suara," kata dia.
Nurmal mengatakan, pengaruh mereka akan sangat berbeda ketika tak lagi memimpin dan itu jelas akan berpengaruh pada kemampuan mereka dalam mengendalikan pilihan pemilih. Namun, sebagai tokoh politik di daerah masing-masing maka mereka masih punya basis massa yang bisa dipengaruhi.
"Parpol tentu harus memaksimalkan keuntungan itu untuk sebesar-besarnya digunakan kepentingan perolehan suara," ungkapnya.
Adapun, Direktur Eksekutif PT Indeks Politica Indonesia (PT IPI) Suwadi Idris Amir berpandangan, para kepala daerah yg berakhir masa kerja tentu akan mengurangi pengaruh politiknya. "Baik untuk dirinya maupun pengaruh ke parpol sendiri," kata Suwadi.
Namun berbeda dengan gubernur yang sebelum berakhir punya kesempatan untuk mengusulkan penjabat bupati. Artinya, kata Suwadi, penjabat bupati besar kemungkinan akan menguntungkan bagi mantan gubernur yang masih punya kesempatan untuk maju kembali. (*)
