"Karena para caleg akhirnya dipilih berdasarkan kedekatan dengan elit dan tidak ada juga yang dapat menjamin bahwa proses dalam sistem itu akan berlangsung transparan, karena belum ada juga regulasinya. Yang terbuka saja masih banyak kasus kejahatan pemilu, apalagi itu yang tertutup," tambahnya.
Sementara sistem pemilihan terbuka, kata dia, sangat kuat kesan aspek transparansi dalam kompetisinya. Semua dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) secara individual karena partai politik sangat mengandalkan figur dalam hampir semua aspek pemilihan, mulai dari elektabilitas hingga finansial.
"Figur partai politik bisa menentukan di dapil mana dan memicu munculnya oligarki partai politik. Misalnya di level nasional, seorang figur sering dikaitkan dengan konsep vote getter (pendulang suara), sehingga coat tail effect atau efek ekor jas dapat menguntungkan partai politik dalam meraup suara," ujarnya
Menurut Arief, kekuatan personalitas figur akhirnya menjadi sangat berpengaruh pada sistem proporsional terbuka. Namun, kata dia, pada sisi yang lain, bahwa partai politik akhirnya kehilangan tujuan pendirian, sekaligus jati dirinya menjadi lembaga yang mewakili kehendak politik masyarakat.
"Parpol menjadi sangat lemah justru karena terjadi sentralisasi pada hampir semua aspek, mulai dari sistem komando, tata kelola, hingga anggaran. Ini sebuah ironi, jika dalam sistem proporsional terbuka yang diharapkan transparan, justru melahirkan partai politik sebagai pilar demokrasi utama, yang sangat tertutup dan gagal mencetak kader untuk dirinya sendiri, karena lebih suka merekrut figur yang berpotensi mendulang suara," ujar dia.
Adapun pengamat politik, Nurmal Idus mengatakan proporsional tertutup tidak lagi menjadikan rakyat sebagai penentu utama perwakilan mereka di DPR dan DPRD. Dia menyatakan, rakyat memberikan suaranya kepada partai politik dan kemudian hanya segelintir orang di pimpinan parpol yang akan menentukan siapa yang akan terpilih.
"Seharusnya parpol satu suara menolak pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup," ujar eks Ketua KPU Makassar ini.
Dia mengatakan, sistem proporsional tertutup akan membuat rakyat tak punya lagi korelasi langsung dengan wakil mereka di parlemen. Rentang kendali rakyat terhadap wakil mereka di parlemen akan makin lemah karena ada parpol yang mengantarainya.
