MAKASSAR, RAKYATSULSEL-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia memberikan bantuan Kebencanaan kepada Pemprov Sulsel dan Pemkab/Pemkot terdampak.
Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto mengatakan, kunjungan dan pemberian bantuan ini adalah perintah langsung Presiden RI Joko Widodo untuk meninjau langsung ke lokasi terdampak bencana, utamanya Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dan 19 kabupaten dan Kota yang terdampak sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan banjir.
"Untuk memastikan penanganan banjir ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mulai dari tanggap darurat, transisi tanggap darurat, sampai dengan tahap rekonstruksi," tukasnya, Senin (9/1/2022).
Adapun bantuan yang diberikan, lanjut Suharyanto, itu berupa dana operasional untuk masing masing wilayah kabupaten dan kota, berserta perlengkapan yang dibutuhkan pada proses evakuasi, dan proses pengunsian.
"Kami berikan bantuan berupa dana operasional masing-masing Rp250 juta untuk tiap kabupaten/kota, Rp500 juta untuk provinsi, kemudian untuk logistik berupa sembako dan makanan yang bisa dikonsumsi secara langsung senilai Rp100 juta untuk masing-masing kabupaten/kota, dan kami sertakan juga 1.000 selimut dan matras tiap kabupaten/kota," paparnya.
Ia menuturkan , ketika air surut (dilokasi banjir) perencanaan penanganan banjir mesti dilakukan. Harus ada upaya menghindarkan banjir dalam intensitas hujan yang sama nantinya.
"Mitigasi perencanaannya harus berjalan, itu ukurannya. Tentu saja ini PR kita bersama, yang paling mengerti kondisi wilayah adalah kepala daerah. Makanya kita berdiskusi, memberikan penekanan agar pemerintah daerah segera merencanakan apa saja yang harus diperbaiki supaya tidak terjadi lagi tahun depan," kata Suharyanto.
Ia juga memaparkan, Sulawesi Selatan sesegera menerapkan teknologi modifikasi cuaca, untuk mengurangi curah hujan nantinya. "Ini terbukti bisa sedikit mengurangi curah hujan yang turun. Ini sudah dilakukan di DKI, Jabar, Jatim, Banten, dan sekarang di Sulsel," terangnya.
Ia mengimbau pemerintah daerah, untuk mengajukan permintaan bantuan jika masih ada kekurangan pada BNPB, ketika dalam proses penanganan banjir. "Pemda harus bisa mengimplementasikan rencana induk penanganan bencana," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo, mengatakan untuk mitigasi bencana perlu penanganan secara pentahelix, apalagi, bencana hidrometeorologi di Sulsel masih berpotensi sepanjang bulan Januari ini.
"Jadi semua terkait dengan status tanggap darurat itu kita telah sampaikan ke pemerintah pusat, jadi hasil data dari kabupaten/kota itu telah telah direkap. Meskipun beberapa hal tidak bisa karena disesuaikan dengan kondisi keuangan," tandasnya. (abu/B)
