TAKALAR, RAKYATSULSEL - Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Setiawan Aswad mengumpulkan jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan hingga kepala desa (kades) dalam rapat koordinasi (rakor) di Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar, Selasa (10/1).
Kata Setiawan Aswad, desa adalah tumpuan sebuah pembangunan. Hakikat pemerintahan adalah membuat desa menjadi relevan dengan memberikan pelayanan ke masyarakat.
"Ditengah perubahan yang ada di pemerintah, kita harus tetap langkah maju ke depan dalam membangun daerah. Ketika ada issu yang berkembang diluar sana kita harus menjaling komunikasi dalam mencapai satu kesepakatan yang terbaik," jelas Setiawan Aswad.
"Kita punya otonomi desa, layanan pemerintahan didepan ada didesa mulai dari fungsi pengaturan dengan BPD, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan" tambahnya.
Lebih jauh, Setiawan Aswad mengatakan, penting membangun kesadaran diri dimana mengetahui hakekat pemerintahan itu sendiri. Sehingga, pemerintahan berjalan dengan baik.
"Mari kita jalankan pemerintahan ini dengan data dan fakta untuk mengukur kinerja," ungkapnya.
Setiawan berharap para kepala desa agar terus menggenjot potensi didesanya, kita akan dorong apa yang bisa dikontribusikan dalam kemajuan takalar kedepan. Dengan cara itu, kita akan menciptakan pola pikir dan pola tindak yang harmonis. Tidak sama tapi sejalan.
Terpisah, Sekda Takalar Muh. Hasbi menjelaskan rakor ini untuk mensinergikan semua program dan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam pembangunan daerah.
Ia juga menjelaskan perkembangan suatu desa diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM). Dimana, ada tiga indeks yang harus diperhatikan sebagai indikator dalam meningkatkan angka IDM di desa yaitu indeks ketahanan ekonomi, sosial dan indeks teknologi lingkungan.
"Saya perlu jelaskan ada 4 desa tertinggal dilihat dari status perkembangan di IDM yaitu desa Balang Datu, Mattiro Baji, Rewataya dan desa tompo tanah. Menindaklanjuti hal tersebut, saya himbau kepada camat agar segera melakukan upaya dalam memperbaiki IDM desanya" tukas Hasbi.
Hasbi juga menambahkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, birokrasi harus maksimalkan dana yang ada dalam kelancaran pemerintahan. Tentunya dengan membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam melakukan pekerjaan.
Selain itu, kita harus fokus pada penanganan kemiskinan extrem. Dengan melakukan pendataan berapa jumlah miskin extrem yang pendapatannya dibawah10 ribu per kepala, itulah yang harus tersentuh disegala sektor bantuan termasuk jaminan kesehatan.
Rakor dihadiri Kepala PMD Sulsel, para Kepala OPD Kab. Takalar, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Takalar, Camat, Kepala Desa/lurah. (Supahrin Tiro/Raksul/A)
