SOPPENG, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar rapat koordinasi lintas sektoral upaya penanganan darurat bencana banjir dalam rangka meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Soppeng, Jumat (13/1/2023).
Rakor yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Soppeng tersebut dipandu oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng serta jajaran Forkopimda.
Wakil Bupati Soppeng, Ir H Lutfi Halide dalam sambutannya melaporkan bahwa, dari 24 Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan, 20 Kabupaten Kota sudah dinyatakan darurat bencana.
"Sesuai dengan data yang ada, kita di Kabupaten Soppeng ada 7.676 KK terdampak bencana banjir dengan 25677 jiwa, meliputi Kecamatan Marioriawa, Donri-donri, Lalabata, Ganra, Lilirilau, Citta, Marioriwawo dan Liliriaja." Ujarnya
LHD melanjutkan, Darurat bencana ini akan dinyatakan akan berakhir 13 Januari 2023, (hari ini.red) olehnya itu, di forum ini, dirinya berharap perlu kita adanya diskusi bersama
"Jangan karena kita ketakutan bekerja, masyarakat kita yang korban. Bencana itu tidak pernah tertunda-tunda, begitu ada kejadian langsung kita action di lapangan,"harap Lutfi Halide
Ditempat yang sama, Kapolres Soppeng AKBP DR (C) H. Muh Yusuf Usman, menyampaikan bagaimana dan apa yang harus diperbuat ketika daerah kita sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi rawan bencana ?
Muh Yusuf menyampaikan pengalamannya saat bertugas di Kota Palopo, karena dirinya orang baru di Soppeng, Terkait dengan penanggulangan bencana kami punya pengalaman di setiap daerah, untuk itu kami selalu buatkan Satgas unit kerja lapangan (UKL) kecil yang terdiri dari tiga pilar ada Babinsa, Babinkamtibmas ada Pak Desa
" Ketiga pilar ini di lapangan sebagai motornya dibawah dimana tiga pilar ini yang respon cepat yang akan melakukan atau menginformasikan ketika akan kejadian apa," ujar Mantan Kapolres Palopo itu
Senada dengan Kapolres Soppeng, Pasandi Kodim 1423/Soppeng Letda Inf Endang Hermana, dalam arahannya mengatakan, untuk koordinasi para Babinsa, Bhabinkamtibas dengan kepala desa dan Lurah dirinya yakin mereka tetap standby di wilayahnya masing-masing.
" Kami di Kodim selalu siap siaga, disertai alat Perahu dan itu bisa digunakan kapanpun jika terjadi bencana banjir di kabupaten Soppeng," ujarnya
" Melalui forum ini kami juga himbau kepada para Kepala Desa dan Lurah agar disampaikan ke warganya, apabila curah hujan tinggi dimohon jangan ke kebun atau ke ladang apalagi yang melewati sungai-sungai besar," sambung Pasandi Kodim 1423/Soppeng Letda Inf Endang Hermana.
Sementara itu, Kajari Soppeng, Mas'ud, mengungkapkan bahwa terkait dengan penanggulangan bencana, ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya daerah, bukan hanya negara harus hadir dan lain sebagainya tetapi kita semua.
" Ini merupakan tanggungjawab kita semua, dan berharap desa/kelurahan aktif melakukan himbauan ke masyarakat, apakah itu melalui tempat ibadah atau ditempat lain, agar selalu waspada ketika bencana ada apakah itu banjir atau longsor," pintanya
Dalam rapat koordinasi lintas sektoral upaya penanganan darurat bencana banjir tersebut turut dihadiri Kepala SKPD, Camat, Desa dan Lurah seKabupaten Soppeng. (*)
