Pakar pemilu di Sulsel, Nurmal Idrus mengatakan verifikasi faktual akan menentukan masa depan bakala calon DPD itu, apakah dukungannya benar-benar riil atau tidak.
"Status BMS di Verifikasi administrasi ini artinya belum menutup peluang untuk keabsahan dukungan mereka karena mungkin hanya kurang dari sisi administrasi," ujar Nurmal.
Adapun pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan ke depan calon DPD RI harus gencar melakukan gebrakan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat. Apalagi, kata dia, calon petahana DPD RI sebagai representasi daerah agar selalu mengambil isu strategis daerah sehingga makin diperhitungkan dalam dunia politik nasional.
"Yang utama adalah pembuktian kerja strategis yang hasilnya dirasakan oleh konstituen," ujar Firdaus.
Dekan Fakultas Komunikasi dan Dakwah UIN itu menyarankan calon DPD RI, juga harus mampu membuat terobosan seperti mengangkat isu-isu daerah di tataran politik nasional agar di satu sisi menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan strategis dan di sisi lain mampu menyampaikan kebijakan nasional di daerah.
"DPD RI memiliki peta sosial yakni struktur dan kultur masyarakat daerah dengan beragam orientasi dan kepentingan yang ada. Peta sosial itu agar dijadikan dasar untuk mengetahui kondisi masyarakat setempat," katanya.
Dia menambahkan, calon DPD RI pendatang baru patut membangun jaringan dengan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat bawah, baik pada kegiatan ekonomi, agama, dan budaya. Firdaus mengatakan, mereka perlu memanfaatkan kelompok-kelompok strategis di masyarakat agar dapat langsung mempengaruhi kantong suara tersebut .
Saran lainnya, agar calon DPD RI perlu menginisiasi forum atau arena-arena yang mengintegrasikan berbagai kelompok termasuk milenial, emak-emak dan organosasi lainya. "Dalam menyampaikan aspirasinya, terkait dengan persoalan daerah yang dirasakan bersama untuk kepentingan masyarakat di daera," ujar dia. (yadi/B)
