MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar meraih predikat zona hijau atau kepatuhan tinggi pada standar pelayanan publik 2022 dari ombudsman.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, raihan predikat tersebut tidak terlepas dari ketaatan kinerja pegawai di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
"Alhamdulillah karena kita taat, misalnya kesalahan-kesalahan kemarin di Perusda, kita akui sebagai suatu kesalahan dan kita terus perbaiki sesegera mungkin," ujarnya, Selasa (17/1/2023).
Tak hanya itu, Danny sapaan akrabnya mengaku Pemkot Makassar juga melakukan pembenahan-pembenahan terhadap kinerja yang salah. Misalnya saja pada enerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Di mana, Ombudsman juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Kota Makassar.
"Kami tinggal ikuti saja, ada yang belum dilaksanakan, segera laksanakan saja. kalau salah diberhentikan. Apa yang harus disempurnakan, ya sempurnakan seperti itu," terangnya.
Pemkot Makassar mendapat nilai A- pada predikat zona hijau, Danny menyebut hal itu karena belum adanya MPP. Sehingga, ia mengatakan ditahun depan MPP akan hadir. "MPP sudah ada tahun depan, Insha Allah dengan teknologi paling canggih," pungkasnya.
Adapun lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel penilaian dari Ombudsman yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PTSP, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dua puskesmas. Dengan raihan penilaian tertinggi terbaik diraih oleh Dinas PTSP Kota Makassar.
Terpisah, Kepala Dinas PTSP Kota Makassar Zulkifli Nanda mengatakan sangat bersyukur atas raihan Pemkot Makassar predikat zona hijau untuk tahun 2022. Di mana sebelumnya kata dia, Pemkot Makassar meraih predikat zona kuning.
Khususnya untuk Dinas PTSP yang meraih zona hijau karena memiliki pelayanan terbaik tinggi diantara keempat OPD lainnya yang menjadi sample penilaian.
"Khusus tahun lalu, di PTSP sendiri kuning tidak pernah di hijau. Alhamdulillah baru penilaian tahun ini hasilnya PTSP berada di zona hijau," ujarnya.
Hal itu dapat diraih, Kata Zulkifli karena Dinas PTSP melakukan pembenahan-pembenahan seperti memperbaiki pelayanan SOP dan pengaduan yang diprioritaskan untuj tindak lanjut pengaduan.
"Meskipun tiap hari kita memang banyak pengaduan2 yang masuk tapi ini bagaimana kita membuat managemen se efisien dan se efektif mungkin dalam mengelola pengaduan ini. Namanya juga kan pengaduan bisa ada komplain didalamnya, saran dan masukan. Ini yang kita kelola, selalu harus punya jawaban dan pengaduan itu," terangnya.
Selain itu, Zulkifli menambahkan pembenahan juga dilakukan terkait perizinan yang menjadi kewenangan Pemkot Makassar harus berada di Dinas PTSP.
"Dari tim penilain ombudman sudah menilai semua, kayak dinas pendidikan sudah ada di PTSP, dinas perindag, pariwisata, bappenda, izin reklame itu ada semua di PTSP," ucapnya.
Dari hal inilah, kata Zulkifli salah satu yang menjadi nilai tambah bagi Dinas PTSP sehingga mendapat zona hijau. Di mana, sebelumnya mendapat zona kuning karena masih banyak OPD yang belum berkantor di Dinas PTSP.
Lanjut, Ia menyebut pembenahan lainnya juga dilakukan dengan meningkatkan pelayanan online melalui website DPMPTSPmakassarkota.id.
Di website tersebut nantinya akan membuat pelayanan sistem Online Single Submission (OSS) dan Non OSS seperti izin IMB, izin kesehatan, izin oendidikan dan izin lingkungan.
"Insya Allah tahun ini website kami bisa optimalkan lagi. Saran saran juga itu disana. Kan biasa banyak menelfon masyarakat apa syaratnya kalau mau urus klinik. Itu kami tampilkan di website itu di DPMPTSPmakassarkota.id," tuturnya.
Terakhir, Zulkifli mengatakan hanya yang menjadj kekurangan saat ini yakni Pemkot Makassar belum memiliki Mall Pelayanan Publik dan mendapat atensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparattur (Kemenpan) untuk dihadirka. Jika MPP telah hadir, pelayanan publik akan menjadi lebih optimal.
"Tetapi sudah, Alhmdulillah inikan teman-teman PU sudah tender, masuk dan Insha Allah ini akan dibangun dan mudah mudahan tahun depan sudah berfungsi," tutupnya. (sasa/B)
