MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel), Liberti Sitinjak meminta tim pendampingan pelaksanaan anggaran untuk bekerja dengan jujur.
Menurutnya dengan bekerja jujur maka penggunaan anggaran dapat tepat sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Kakanwil saat memberikan penguatan pada tim pendampingan pelaksanaan anggaran di Aula Kanwil, Selasa (17/01).
Liberti selanjutnya mengapresiasi seluruh anggota Tim yang telah bekerja keras dalam optimalisasi anggaran.
“Saya berharap kepada Tim untuk dapat membangun negara ini di atas kebenaran dan kejujuran. Dalam bekerja nanti, lakukan koordinasi dengan Kepala Satker dan Pengelola Keuangan guna memastikan penggunaan anggarannya tepat sasaran terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman,” tegas Liberti.
Lanjut Liberti, sikap kejujuran inilah yang nantinya baik Kanwil maupun Satker berpeluang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada waktu yang akan datang.
Untuk memperoleh predikat WTP, Liberti ingin memastikan laporan realisasi anggarannya tercatat dengan benar dan realisasi anggarannya tepat sasaran.
Jika hal ini dikerjakan dengan jujur, maka tidak akan terjadi penyelewengan sehingga tercipta Good and Clean Governance.
Lebih jauh, Liberti Sitinjak mengingatkan kepada tim agar dalam bekerja tetap mendengarkan dan mengikuti arahan dari pimpinan karena pimpinanlah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan semua pekerjaan.
Sebelumnya, Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayu Ningsih mengapresiasi Kakanwil dan Para Pimpinan Tinggi Pratama yang telah membentuk Tim pendampingan pelaksanaan anggaran di Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Menurutnya, keberadaan tim ini diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.
“Keberadaan saya disini tinggal melanjutkan saja. Pastilah akan ada penambahan yang teman-teman semua harus ikuti terkait bagaimana pengelolaan anggaran yang baik, pengelolaan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), pengelolaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan pengelolaan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelas Indah.
Indah juga berpesan agar tim dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran saja, tetapi harus fokus juga pada penyusunan laporan pertanggungjawabanya yang disertai dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan manakala ada pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kedepannya.
Hadir dalam kegiatan ini Plh Kepala Bagian Program dan Humas Fajrin T dan Seluruh Anggota Tim pelaksanaan Anggaran. (*)
