Menurut Ismail, pembentukan Tim Pansel Komisioner KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan gawean dari KPU RI untuk menentukan timsel nantinya.
Sehingga dalam proses perekrutan Komisioner nantinya, kata dia, Sekretariat KPU Sulsel hanya memfasilitasi seluruh keperluan Timsel. Serta menyiapkan pendampingan hukum jika terjadi sengketa proses.
"Yang membentuk Timsel KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah KPU RI, kami hanya membantu memfasilitasi tugas - tugas Timsel selama melakukan perekrutan," ucapnya.
Pengamat Politik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono menilai pemilihan Tim Pansel harus dilakukan secara transparan atau terbuka ke publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui, serta menilai apakah dapat bekerja secara independen.
"Calon tim pansel KPU harus diuji secara publik. Artinya profil calon tim pansel harus dibuka secara transparan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui latar belakang dan track record mereka," ujar Arief.
Selain itu, calon-calon Tim Pansel harus memiliki kredibilitas dan kemampuan di bidang dunia politik terutama di bidang kepemiluan.
Bagaimana pun, tim pansel ini akan memilih orang-orang yang akan bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu dia harus netral, punya rekam jejak pengalaman yang baik.
"Karena mereka akan menentukan orang-orang yang nantinya bekerja dalam pelaksanan Pemilu. Apalagi di Pemilu 2024 even politik digelar secara bersamaan, mulai Pilpres, Pileg dan Pemilihan Anggota DPD," pungkasnya. (Suryadi/B)
