MAKASSAR, RAKYATSULSEL- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan adanya kenaikan biaya haji tahun ini (2023) dari semula Rp39 juta pada 2022, melonjak menjadi Rp69 juta.
Kenaikan itu terjadi karena pengurangan nilai manfaat bagi jemaah. Selama ini dana haji yang dibayarkan jauh lebih murah karena mendapat subsidi dari nilai manfaat.
Tahun ini, nilai manfaat yang semula jemaah dapat 70 persen turun menjadi 30 persen. Sehingga, jemaah wajib menyetor Rp44 juta karena sudah memiliki setoran awal Rp25 juta.
Pengurangan nilai manfaat itu agar dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak collaps, sehingga ada jaminan ibadah haji bisa digelar tiap tahun.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, Iqbal Ismail menjelaskan kenaikan biaya haji tahun ini dikarenakan harga komponen biaya haji itu mengalami kenaikan.
"Contoh hotel, akomodasi, konsumsi dan lain-lain naik semua,di Arab Saudi, jadi berdampak semua," papar Iqbal Ismail, Jumat (20/1).
Imbasnya, kata dia, berkurangnya nilai manfaat itu diperkirakan biaya pemberangkatan jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Makassar akan terhitung yang paling tinggi.
"Kenaikan digital jadi untuk jemaah haji persentasenya 70 persen yang ditanggung pemerintah. Sementara, untuk nilai manfaat 30 persen kalau dirupiahkan rata-rata di Indonesia sekitar Rp69 juta dan subsidi dari nilai manfaat itu sekitar Rp29 juta, jadi diperkirakan total rata di Indonesia Rp98 juta. Tapi kan tergantung dari jauhnya, jadi lokasi Makassar itu paling tinggi nanti karena jauh dari Arab Saudi," ujarnya.
Dia menyebutkan, saat ini pengorganisiran jemaah haji telah dipihakketigakan oleh Pemerintah Arab Saudi dengan semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji.
"Sekarang bukan pemerintah Saudi yang tangani tapi ada enam perusahaan ditunjuk untuk melayani jamaah. Nah nanti pemerintah Indonesia memilih dari ke enam perusahaan tersebut," jelasnya. (Abu Hamzah/Raksul/B)
