"Kita masih menunggu apakah alas hak ini antara ruang permukaan dan ruang bawah tanah akan dipisah atau disatukan," ungkapnya.
"Jika alas haknya menjadi satu kesatuan atau digabung, sesuai denga regulasi yang baru akan menjadi HPL atau hak pengelolaannya akan diberikan kepada penerimanya untuk dikelola," tambahnya.
Sehingga, kata dia, semua harus diperjelas sebab menyangkut kepentingan masyarakat. Sementara di bawah tanah tetap akan mengambil konsep kerja sama dengan pihak ketiga.
"Ini kami terus koordinasi dengan BPN. Rencana hari selasa kami dengan BPN akan mengkoordinasikan lagi soal pemisahan sertipikat," ujarnya.
"Bila memungkinkan, yang diatas adalah hak pakai yang dibawah adalah HPL. Tapi apapun nama dan bentuknya ini adalah bagian proses dan kita tunggu hasilnya," jelasnya. (Sasa/Raksul/B)
