MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto melantik 53 pejabat eselon II-III lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Selasa (24/1/2023). Pelantikan tersebut berdasarkan hasil job fit yang digelar pada bulan Desember 2022 lalu.
Pelantikan terdiri dari 34 pejabat eselon II atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan sisanya merupakan pejabat eselon III.
Khusus eselon II, ada enam pejabat yang bergeser atau dimutasi. Dan selebihnya masih berada di posisi yang sama.
Mereka yang bergeser, yakni Aryati Puspasari Abady dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi Staf Ahli Wali Kota, Akhmad Namsum dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dari Kepala Dinas Pertanahan.
Kemudian, Aulia Arsyad memimpin Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Mahyuddin menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar.
Dan terakhir Sri Sulsilawati yang sebelumnya memimpin Dinas Koperasi dan UMK dilantik menjadi Kepala Dinas Pertahanan Makassar. Sementara 28 pejabat eselon II lainnya masih dilantik pada jabatan semula.
Di kesempatan tersebut, Danny Pomanto menjelaskan, pejabat yang mengukuti job fit harus dilantik kembali meski dengan jabatan yang sama. "Ternyata kalau job fit dilantik kembali," kata Danny Pomanto.
Danny menilai, mutasi merupakan momentum yang terberat bagi seorang pemimpin. Pasalnya, pemimpin harus memutuskan sesuatu agar tak salah.
Ia menyebut setiap pergantian dilakukan benar-benar berdasarkan penilaian pada hasil kinerja yang dilatarbelangi oleh prestasi dan meritrokrasi.
"Memutuskan sesuatu agar jangan salah memilih itu bagian yang susah tapi saya bangga dengan proses yang selama ini dilakukan karena setiap pergantian itu betul-betul atas kinerja, bukan soal suka atau tidak suka. Dilatarbelakangi prestasi dan meritrokrasi," sebutnya.
Danny mengatakan untuk para pejabat yang bergeser dari jabatan sebelumnya untuk tidak berkecil hati dan merasa turun pangkat. Hal itu dapat membuat mental pemerintahan menjadi rusak.
"Jangan ada perasan kalau di mutasi, saya dikasih turun tidak cocok kurang banyak uangnya. Mental itu bisa rusak pemerintahan," ucapnya.
Kata Danny, semua jabatan juga memiliki peran penting yang sama. Tak ada istilah OPD mata air (basah) atau air mata. "Jangan ada perasaan yang merasa dikasih turun. Ini yang merusak pemerintahan. Semua penting," tandasnya.
Karena itu, Danny menginstruksikan semua ASN agar menunjukan kinerja dan prestasi. Kinerja dan prestasi yang baik tidak lepas dari penilaian.
Danny juga berpesan kepada seluruh pejabat yang berada di lingkup Pemkot Makassar untuk menjadi berlian birokrasi yang bersinar untuk Kota Makassar.
"Kalau dia berlian dimanapun kilauannya pasti terlihat. Jadilah berlian jangan ada barang busuk di sini. Berlian birokrasi yang bersinar buat kota, terus dua kali tambah baik," tutupnya.
Hasil mutasi juga menyebabkan perubahan jabatan kepala OPD yang lowong. Jabatan kosong, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial (Dinsos), dan Kepala Satpol PP Makassar.
Jabatan lowong tersebut akan disi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang penunjukkannya sementara dalam proses administrasi di BKPSDMD. (sasa/B)
