"Target kita 6 kursi pada Pemilu 2024 di DPRD Makassar. Semua kader harus bekerja sesuai dengan ideologi partai yang memperjuangkan umat, dan menghindari perpecahan," katanya.
Saat ini PPP Makassar juga fokus melakukan kaderisasi untuk mempersiapkan kader yang andal bertarung dan duduk di DPRD, baik Kab/kota dan Provinsi.
"Karena kami optimis tetapi realistis, melihat dinamika politik di Kota Makassar," pungkas ketua komisi A DPRD Makassar itu.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, KPU Makassar telah melakukan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Makassar pada pemilu tahun 2024.
Menurutnya, dalam penataan dapil dan alokasi kursi, KPU taat pada 7 prinsip penataan dapil di antaranya kohesivitas, yakni melihat sejarah, budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas dalam penyusunan dapil.
"Tentu, uji publik beberapa waktu lalu merupakan akhir dari seluruh rangkaian penataan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD Kota Makassar," ujarnya, Kamis (26/1/2023).
"Sebelum kami lakukan uji publik, terlebih dulu kami menggelar FGD yang melibatkan banyak pakar dan stakeholder terkait," sambung Gunawan.
Dia menjelaskan, KPU sangat terbuka terhadap publik dalam proses perencanaan dan pencermatan yang telah dilakukan.
Setelah perencanaan dan pencermatan daerah pemilihan, barulah kemudian alokasi kursi. Lalu ada tahapan tanggapan masyarakat, jadi dalam rancangan ini kami sangat terbuka untuk dikritisi dan diberikan masukan.
