MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa lahan PT. Vale harus segera didistribusikan ke pengusaha lokal setelah izin perusahaan tambang nikel berakhir.
Hal ini diungkapkan JK agar ke depan konflik sosial bisa dimigitasi mengingat potensi konflik sudah sangat mengancam stabilitas ekonomi daerah maupun nasional. Seperti yang terjadi di Morowali Utara baru-baru ini.
JK juga menyinggung kondisi terkini pertambangan di tanah air khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satunya soal tambang nikel yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
“Apa kita disini. Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur. Baru akan didistribusi,” ucap JK saat jadi pembicara dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Soaraja Ballroom Wisma Kalla Makassar, Senin, (30/1/2023).
JK meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sultra dan Sulteng untuk mengambil alih.
“Oleh karena itu, Pak Gubernur, sulsel tenggara,tengah agar lahan Vale harus dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.
Seruan ini sebagai antisipasi terjadinya konflik seperti di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
“Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, konflik yang terjadi di Morowali,” tuturnya.
Menurutnya, konflik yang terjadi di Morowali Utara disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, keselamatan kerja. Kedua kesejahteraan. “Kerja keras, orang tahu semua nikel itu untungnya besar tapi gajinya tetap UMR rakyat biasa,” tambahnya.
Ketiga kata dia, ketidakadilan karena tenaga-tenaga Cina gajinya 4-5 kali dibanding pekerja lokal.
