MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemprov Sulsel diharapkan mampu mewadahi peningkatan literasi untuk para pelaku UMKM terutama dalam hal penjaminan modal.
Itu di sampaikan oleh Ketua Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat melakukan kunjungan kerja dan terkait penyusunan naskah akademik RUU Perubahan UUD nomor 1 Tahun 2016 tenntang Penjaminan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (30/1/2023).
Kata dia, sejauh ini sektor UMKM dianggap belum menjadi perhatian utama. Sebab, mayoritas pegiat UMKM masih minim pengetahuan dan akses pengambilan modal di perbankan.
Ia menuturkan, peningkatan mutu UMKM tentu dibutuhkan support modal dari perbankan, seyogyanya Pemprov Sulsel masif melakukan pembinaan dan pendampingan. Tentu akan meningkatkan kualitas.
”Kami berharap Pemprov masif sosialisasi dan edukasi. Sehingga mereka bisa mengerti, karena mereka kesulitan akses bank,” ucapnya.
Ia melanjutkan, Pemprov juga diharapkan bisa membuka peluang agar UMKM punya pangsa pasar luas. Dengan begitu, ekspor bisa menjadi salah satu bagian yang menjanjikan dalam hal pendapatan daerah.
”Kalau mereka sudah tahu, pemerintah bisa lepas. Jadi diharapkan betul peran pemprov lewat dinas terkait literasi UMKM ditingkatkan. Karena ada daerah yang SDA nya kecil, UMKM-nya justru bagus. Itu karena diseriusi,” terangnya.
Elviana menuturkan, UMKM punya akses bantuan yang luas. Ada dari Bank Indonesia, PTPN, dan sebagainya. Hanya saja, akses informasi dan pengetahuan teknis pegiat UMKM yang masih terbatas, sehingga tidak banyak yang menerima bantuan tersebut.
