MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak tak dijagokan oleh Partai Golkar untuk meraih kursi di pemilihan anggota legislatif. Lantas, apa langkah politik kedua figur yang telah dua periode menjabat sebagai kepala daerah itu pada Pemilu 2024?
Sejak awal, Partai Golkar Sulawesi Selatan mengandalkan kepala daerah yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Basis suara di daerah 'kekuasannya' menjadi jaminan akan mendapat perolehan suara dan kursi yang maksimal.
Namun dari bocoran yang diperoleh Harian Rakyat Sulsel, nama Indah dan Kaswadi tak masuk dalam daftar yang bakal diusulkan untuk maju di Senayan. Keduanya seolah-olah tak layak reken untuk mendongkrak elektabilitas Partai Golkar di daerah ini.
Lalu, apa respons kedua figur tersebut? Indah enggan menanggapi kebijakan Partai Golkar. Dia juga tak secara spesifik membahas mengenai proyeksi politiknya pada 2024.
"Nantilah dilihat ke depan. Saya tergantung partai saja. Sekarang fokus menuntaskan tugas sebagai bupati di Luwu Utara," ujar Indah yang dikonfirmasi Harian Rakyat Sulsel, Senin (30/1/2023).
Indah mengatakan akan menunggu dan mengikuti kebijakan Partai Golkar. Dia mengaku hanya ingin konsentrasi menyudahi masa bakti untuk kedua kalinya di Luwu Utara.
"Setidaknya saja ingin menuntaskan semua janji politik saat saya kampanye ke masyarakat Luwu Utara," imbuh dia.
Indah menolak berspekulasi untuk menatap pemilihan legislatif maupun pemilihan gubernur padda 2024.
"Akan ada waktunya. Lihat saja prosesnya," timpal dia.
Satu yang pasti, kata Indah, posisinya sebagai Ketua Golkar Luwu Utara akan berupaya keras memenuhi target perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara. Dia optimistis dapat merebut delapan kursi pada Pemilu 2024.
"Target kami mempertahankan delapan kursi yang ada. Target maksimal kami sepuluh kursi. Saya kira semua kader Golkar berpotensi. Semuanya punya potensi," imbuh Indah.
Indah menargetkan tahun 2024, Golkar bisa memenangkan kontestasi pemilihan mulai Pileg, Pilbup, Pilgub, dan Pilpres.
"Partai Golkar memiliki mekanisme penetapan bakal calon yang jelas di setiap kontestasi politik. Siapa pun yang ditetapkan akan kami dukung," ujar bupati perempuan pertama di Sulsel.
Adapun Andi Kaswadi Razak menyebutkan belum mengetahui langkah politik ke depan setelah 'pensiun' sebagai bupati.
Mengenai peluang untuk maju di pemilihan gubernur atau DPR RI, Kaswadi menyatakan tak ingin mengedepankan perebutan kekuasaan di arena politik. Dia mengaku, selepas jadi bupati, dirinya akan lebih menenangkan diri di daerah.
"Saya mau jadi petani saja. Berikan kesempatan orang lain. Kami ingin lebih banyak beribadah dan ingin berkumpul bersama keluarga. Bupati dua periode sudah cukup," ujar Ketua Golkar Soppeng itu.
Meski begitu, persentuhan Kaswadi ke dunia politik nantinya juga tidak dilepas begitu saja. Dua putranya telah dipersiapkan untuk mengincar kursi di parlemen.
Keduanya adalah Muhammad Ikram bertarung memperebutkan kursi DPRD Sulsel dan Muhammad Farid untuk duduk di DPRD Soppeng.
Sekretaris Partai Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng membenarkan nama Indah dan Kaswadi tak masuk dalam komposisi bakal calon legislatif. Alasannya, kata Marzuki, kedua bupati tersebut tak memberi konfirmasi kesediaan untuk maju.
Marzuki mengatakan, Partai Golkar mewajibkan agar kepala daerah bisa maju sebagai calon legislatif. Hanya saja, menurut dia, perlu juga persetujuan dari yang bersangkutan agar tidak menimbulkan pemaksaan atau pun hal lain saat penyusunan komposisi.
"Mereka belum menegaskan arah politik ke dekapn. Itu sebabnya tidak dimasukan dalam daftar bacaleg DPR RI. apalagi provinsi," kata Marzuki.
Mantan anggota DPRD Sulsel itu menilai meskipun Indah dan Kaswadi tak mencalonkan diri di Pileg 2024, tapi Golkar Sulsel berharap keduanya membantu partai untuk menaikan jumlah kursi di Luwu Utara dan Soppeng.
Menurut dia, campur tangan keduanya guna membantu caleg Golkar di semua tingkatan, baik di DPRD kabupaten, maupun jumlah kursi DPRD provinsi dan DPR RI.
"Kami harapan mereka membantu caleg di daerah maupun caleg provinsi di dapil semua tingkatan supaya jumlah kursi bertambah," harap Marzuki.
Menurutnya, peran Indah dan Kaswadi sangat penting di daerah masing-masing. Apalagi status sebagai kepala daerah masih memiliki basis riil. Selain itu, sebagai kader Golkar tentu mengetahui cara baik memenangkan Golkar di tahun 2024.
"Mereka kader terbaik. Maka harus jaga teritorialnya supaya suara Golkar tidak hilang. Untuk menghadapi pilkada, kursi harus diamankan terlebih dahulu," kata dia.
Ia menargetkan bahwa kursi DPR RI dapil I, II dan III bisa mencapai 7-8 kursi pada Pileg 2024. Sedangkan tingkat provinsi diupayakan bisa 20 dari 13 kursi pada Pemilu 2019.
"Kalau kabupaten dan kota, pemilu 2019 hanya 152 kursi. Maka kami mau bertambah di 2024 menjadi 200 kursi. Saya kira itu tidak susah bila seluruh pengurus dan kader bekerja keras," imbuh dia.
Direktur Eksekutif PT Indeks Politica Indonesia (PT IPI) Suwadi Idris Amir melihat dua sisi tak masuknya nama Indah dan Kaswadi dalam daftar rancangan komposisi bakal calon legislatif Partai Golkar. Menurut dia, bisa saja kedua figur itu memiih istirahat dalam berkontestasi atau malah punya strategi untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2024.
"Indah misalnya, bisa mengincar kursi wakil gubernur. Begitu pun Kaswadi mungkin punya keinginan untuk dilirik di Pilgub," ujar Suwadi.
Apalagi, kata dia, perhelatan pileg dan pilgub hanya selisih beberapa bulan saja, sehingga hal itu akan menjad pertimbangan bagi siapapun yang ingin menatap pilgub atau pilkada, akan berpikir untuk maju di pileg.
Adapun pengamat politik dari Universitas Bosowa, Arief Wicaksono mengatakan Indah dan Kaswawi punya pertimbangan lain sehingga diperkirakan tidak akan maju sebagai caleg. Salah satunya, keduanya, bisa leluasa untuk bekerja memenangkan Partai Golkar di wilayah masing-masing.
"Kalau mereka tidak maju, pasti mereka punya misi untuk kepentingan politik lain," ujar Arief.
Arief mengatakan peluang kedua bupati itu untuk maju sebagai calon legislatif juga 50-50. Dia mengatakan, meski menjadi bupati dua periode, tapi saat berkontestasi untuk pemilihan legislatif, pasti suasana politiknya akan berbeda.
"Pengalaman pahit pernah dicontohkan Syahrul Yasin Limpo. Gubenur dua periode tapi saat menjadi caleg, tidak mampu lolos. Ini yang perlu diperhatikan kader partai yang di eksekutif jika mencoba-coba masuk di legislatif," imbuh Arief. (*)
