MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Razak Anwar berharap kepada Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel untuk bekerja maksimal.
Pasalnya, kata dia, pada saat proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik (parpol) untuk peserta Pemilu 2014 ada banyak persoalan, diantaranya pelanggaran administrasi verifikasi faktual terhadap partai politik (Parpol).
"Meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi selatan telah memutuskan bahwa jika KPU Sulsel tidak terbukti, tetapi ini tetap menjadi atensi untuk kedepannya," ungkapnya, Kamis (2/2/2023).
Oleh karena itu, Razak berharap agar Timsel melakukan perekrutan terhadap orang - orang yang memiliki integritas dan profesionalisme untuk menjaga demokrasi tetap sehat.
Apalagi, lanjutnya, calon komisioner nantinya akan melewati perhelatan politik, baik Pilpres, Pileg hingga Pilkada. Upaya ini juga sekaligus menghindari adanya calon pemimpin yang korup dihasilkan dari pesta demokrasi tidak sehat.
"Perlunya calon komisioner memiliki integritas dan profesionalisme agar tidak goyah ketika dihadapkan segala macam godaan. KPU RI melalui Timsel perlu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas rekrutmen penyelenggara pemilu daerah," tuturnya.
"Kami juga mendesak KPU RI tidak meloloskan penyelenggara pemilu yang disinyalir berbuat curang dalam proses verifikasi partai politik," ucap Razak.
Sebab menurut Anwar, berdasarkan temuan Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih bahwa dalam fase verifikasi faktual partai politik, terdapat indikasi manipulasi data untuk meloloskan parpol tertentu.
