MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudiman Sulaiman membentuk tenaga ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mengundang beragam spekulasi. Salah satunya, Sudirman mempersiapkan tim untuk dijadikan sebagai 'think tank' di Pemilihan Gubernur Sulsel 2024.
Sebelumnya, Sudirman telah meneken surat keputusan Tenaga Ahli TGUPP, pekan lalu. Sebanyak 63 orang masuk dalam daftar tenaga ahli dari beragam profesi tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Naharuddin menilai pengangkatan 63 anggota tenaga ahli TGUPP itu sarat dengan kepentingan politik. Alasannya, jumlah tenaga ahli cukup besar bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Kemudian pengangkatan dilakukan di akhir masa jabatan. Ini, kan, tiba-tiba, ada apa?," timpal Naharuddin, Senin (6/2/2023).
Akademikus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu menyebutkan, mengenai adanya indikasi kepentingan politik di balik pengangkatan Tenaga Ahli TGUPP tersebut, tidak bisa dihindari. Meskipun Gubernur Sudirman menyatakan tidak ingin maju lagi di Pilgub 2024.
"Ada pasti. Gubernur selalu mengatakan tidak mencalonkan diri, tapi bisa saja ada kepentingan orang lain untuk politik 2024," imbuh dia.
Menurutnya, saat ini memang Sudirman belum blak-blakan menyampaikan akan kembali maju di Pilgub 2024.
Tapi, kata Naharuddin, ke depan bisa saja 'cuaca' berubah. Menurutnya, politik itu sangat dinamis dan bisa berubah kapan saja.
Menurut Naharuddin, bahwa pengangkatan Tenaga Ahli TGUPP juga tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang titipan. Dia juga menilai sejauh ini juga belum ada progres kinerja TGUPP sebelumnya yang disampaikan ke publik. Atau setidaknya ide-ide kepada OPD mengenai problem insfrastruktur, ekonomi, dan kesehatan di Sulsel.
"Jadi, di TGUPP pasti ada titipan karena banyak kepentingan ke depan. Apalagi publik juga belum tahu apa kinerja TGUPP. Kan, selama ini banyak masalah di Sulsel. Contoh kecil jalan di Antang dan di Hertasning Gowa. Kemarin-kemarin ribut-ribut. Mana TGUPP memberikan solusi," ujar Naharuddin.
Pengamat politik dari Profetik Institute, Muhammad Asratillah mengatakan, banyak spekulasi tentang tim yang telah dibentuk oleh Sudirman tersebut. Apalagi, kata dia, pembentukan TGUPP itu dilakukan di saat jabatan Sudirman sisa beberapa bulan lagi. Sudirman akan menyudahi masa jabatan pada September 2023.
"Salah satu dugaan yang beredar adalah Sudirman sedang memperkuat simpul-simpul politiknya, terutama dalam mengangkat tim ahli dengan jumlah yang banyak," kata Asratillah.
Asratillah berpandangam selama ini kinerja tim ahli yang dimaksud tidak begitu nampak dan tidak begitu terasa. Publik juga pernah mendengar tak ada gagasan yang 'mengigit' dari para tim ahli.
"Sangat jelas juga terasa bahwa pendekatan dalam merekrut tim ahli sangat akomodasionis. Artinya tim ahli yang direkrut berdasarkan segmen sosial dan organisasi, keahlian tidak menjadi variabel utama," imbuh dia.
Menurut dia, di sisa masa jabatan, Sudirman harus memperkuat tim ahli dan menjadikan keahlian menjadi pertimbangan utama, agar percepatan pembangunam Sulsel bisa terwujud sehingga punya legasi di akhir-akhir masa jabatan.
"Tapi, kami berharap tim ahli yang telah ada bisa mengoptimalkan kerja-kerjanya. Publik Sulsel sangat menantikan tawaran dan gagasan yang menggebrak dari para ahli dan tidak hanya menjadi asesoris birokrasi," ujar dia.
Direktur Eksekutif Lembaga Paramater Publik Indonesia (PPI), Ras Md menyatakan pembentukan TGUPP merupakan hal yang wajar. Itu adalah kebijakan kepala daerah dalam membentuk tim ahli di lingkup pemerintahan.
Ras mengatakan, sepanjang kebijakan itu demi kepentingan kemaslahatan, tidak jadi persoalan
"Sama halnya yang dilakukan Gubernur, tentu berorintasi pada percepatan pembangunan di Sulsel," kata dia.
Ras mengatakan, mengenai efektivitas TGUPP, kata dia, akan terjawab nanti setelah mereka bekerja. "Apakah pada akhirnya nanti baik untuk daerah atau tidak. Biarkan publik yang menilai. Jika efektif, tentu kepuasan publik akan meningkat terhadap sosok Gubernur Sudirman," ujar dia.
"Begitupun sebaliknya, jika kinerja TGUPP tidak baik, maka akan mengganggu persepsi kepuasan publik terhadap Sudirman. Itu yang mesti dipahami," sambungnya.
Kaitan, soal peluang Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub 2024 mendatang. Kata dia, tentu peluangnya sangat terbuka lebar. Ras mengatakan, sebagai petahana paling tidak punya dasar kuat secara elektoral baik aspek popularitas, persepsi kepuasan, dan juga persepsi keberhasilan sebagai petahana.
"Artinya, di sisa waktu masa jabatan sebagai Gubernur Sulsel, harus dimaksimalkan betul kerja-kerja nyata. Itu modal utama bagi seorang petahana kalau ingin maju kembali," imbuh Ras.
Kini berbagai peresepsi muncul jika, Sudirman sedang menyiapkan 'amunisi' untuk memperkuat basis di pemerintahan agar maju di Pilgub 2024. Apalagi para tim ahli ini akan mnjadi kekuatan baru nantinya.
Warga sang Torayaan, khususnya yang berasal dari Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara bereaksi atas pengangkatan 63 orang sebagai tenaga ahli gubernur tersebut. Pantauan di Sejumlah media sosial, khususnya grup WhatsApp, warga Sang Torayaan mengaku kecewa dengan langkah Sudirman yang tidak mengakomodasi satu pun warga Toraja yang berprofesi sebagai akademisi, praktisi, hingga birokrasi.
Bahkan ada warga yang menilai ASS menganaktirikan warga Toraja, padahal lumbung suara Sudirman saat berpasangan dengan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 sangat besar.
"Orang Toraja terlalu dianaktirikan seolah tidak profesional. Padahal banyak orang Toraja memiliki sumber daya yang andal," ujar beberapa netizen.
Anggota DPRD Sulsel asal Tana Toraja dan Toraja Utara John Rende Mangontan (JRM) membenarkan banyaknya perbincangan di media sosial. Menurut JRM, pernyataan warga tentu punya dasar, sebab di masa jabatan gubernur yang tersisa beberapa bulan tentu tak salah kalau ada warga Toraja juga dilibatkan dalam membantu pemerintah.
"Kalau alasan sumber daya manusia, harus jelas barometernya," ucap JRM.
Menurut dia, Sulsel itu multi etnis hingga keberagamannya bagus, namun dalam hal-hal tertentu ada satu etnis yang tidak dilibatkan. "Jadi tak salah jika ada yang menilai jika gubernur itu pilih kasih. Ada juga yang menilai jika pelibatan profesional itu tidak proporsional," imbuh dia.
Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad mengatakan, komposisi Tenaga Ahli TGUPP itu kurang proporsional karena terlalu banyak orang kampus sehingga kurang merepresentasi masyatakt sipil.
"Apalagi jumlah TGUPP itu juga terlalu banyak," imbuh Azhar.
Adapun Ketua TGUPP Sulsel, Profesor Murtir Jeddawi menyampaikan, fungsi dari TGUPP merupakan tim yang bertugas memberikan masukan kepada gubernur dalam hal pelaksanaan program.
"Semua pimpinan legislatif dan eksekutif itu membutuhkan selain struktural juga membutuhkan orang-orang yang memberikan masukan. Seperti DPR pusat itu, kan, ada tenaga ahlinya. Kalau tempat lain menteri ada staf khusus di luar staf biasa yang diangkat karena kompetensi yang dimiliki untuk membantu," kata Murtir.
Ia melanjutkan, tim percepatan itu sendiri memiliki jenis sesuai dengan kebutuhan gubernur untuk diberikan masukan.
"Tim percepatan itu macam-macam modelnya. Di angkat orang-orang yang dianggap memiliki kapabilitas dan kapasitas sesuai kemampuan akademisnya. Tugasnya memberi masukan dan pertimbangan," beber dia.
Tugas dari TGUPP itu, lanjut Murtir, hanya organisasi fungsional yang bertugas memberikan masukan kepada gubernur. Memberi masukan secara langsung sekaitan program yang sesegera mesti dilakukan, memberi masukan kepada OPD melalui rapat koordinasi.
"Kami hanya memberi masukan. Sekaitan dengan eksekusi di lapangan kami tidak ke situ," imbuh dia.
Dia menjamin, TGUPP maupun Tenaga Ahli TGUPP akan jauh dari hal-hal politik praktis. Menurut Murtir, tenag ahli didominasi oleh akademisi dan ahli dalam bidang tertentu.
"Tidak ada unsur politisnya. Pun, salah seorag anggota mantan Ketua DPR kalau masuk di sini bukan lagi politisi, tapi masuk sebagai tim ahli yang akan memberikan masukan tentang pengelolaan pemerintahan," ujar Murtir. (*)
