MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengikuti rapat koordinasi penanganan infalsi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, via daring di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/2/2023).
Sejumlah pejabat Pemprov Sulsel hadir dalam rakor tersebut, yaitu Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Kepala Dinas Sosial Sulsel dan beberapa pejabat lainnya.
Kepala Dinas Perdangangan Provinsi Sulsel Andi Arwin Azis mengatakan, rapat koordinasi penanganan inflasi yang dipimpin langsung oleh Mendagri ini merupakan giat mingguan yang diselenggarakan sebagai antisipasi awal penanganan inflasi.
Kata dia, pihak Pemprov Sulsel cukup konsen terhadap penanganan dini infalsi apalagi mendekati Hari Besar Keagamaan (HBK).
"Setiap pekan rapat inflasi terkait pengendalian harga, pengendalian pasokan menjelang HBK permintaan meningkat," tukasnya, Rabu (8/2/2023).
Ia melanjutkan, ketersedian bahan pokok menjadi hal utama, itu dilakukan penanganan dengan menjaga kestabilan pasokannya.
Sebelumnya juga Pemprov Sulsel telah melakukan Rapat yang dipimpin Oleh Asisten II M Ichsan Mustari membahas langkah dan upaya yang bakal menjadi planing pemerintah dalam mengantisipasi inflasi, pada 30 Januari 2023.
Ichsan Mustari memaparkan, langkah yang bakal dilakukan pemerintah itu bakal melakukan, pemantauan dan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog, lalu mitigasi stabilitasi dan pasokan harga pangan diwilayahnya masing-masing, kemudian memulai menggelar gerakan pangan murah (GPM), serta melakukan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
"Itu juga berdasarkan tindak lanjut dari perintah presiden, seperti pengendalian inflasi dengan melakukan pemantauan langsung di lapangan, hati-hati mengatur tarif, (PDAM, Angkutan umum) serta melakukan upaya penurunan angka kemiskinan," jelasnya.
Ichsan melanjutkan, inflasi Sulsel masih terkendali, dengan inflasi di 5,77 persen, Itu berdasarkan melihat inflasi secara year-on-year (yoy), dan itu menurun dibanding bulan sebelumnya yang sekitar 6,00 persen.
Tapi tentu ini perlu kita upayakan lebih kuat lagi, sehingga kita berharap bisa dibawah 5, bahkan 3 persen. Olehnya itu memang, koordinasi dan komunikasi kita lakukan terus-menerus," ujarnya.
Tak hanya itu, sambung Ichsan Mustari jika melihat data inflasi di Sulsel, masih sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti BBM, itu ikut mendorong inflasi yang juga mempunyai multi play efek terhadap harga barang, juga mempengaruhi tranportasi.
"Akhirnya harga komoditas kita pun juga mempengaruhi biaya transportasi efek dari BBM itu," imbuhnya.
Ia melanjutkan, upaya-upaya semua pihak tentu diharapkan, karena sampai saat ini apa yang telah Pemprov Sulsel lakukan pertama mengenai program bagaimana menghubungkan ritel tradisional, non moder langsung ke Bulog, sehingga distribusi barang bisa lebih pendek, dan itu mempengaruhi harga, Pemprov Sulsel memberi nama program itu 'Sipepappa'.
"Itu program dari bapak Gubernur, bagaimana memang distribusi stok itu lebih pendek, kan itu mempengaruhi harga kan, update date kesediaan bahan pokok, serta harga produsen dan konsumen, itu kita siapkan terus data itu," kuatnya.
"Sehingga kabupaten kota akan melihat di mana posisi Kabupatennya harganya setiap komoditas itu berapa, kemudian bisa melihat Kabupaten mana yang stoknya banyak (surplslus), sehingga dia buat kerjasama, dengan daerah yang butuh dukungan (minus)," tambahnya.
"Apalagi ini menjelang ramadhan tentu kordinasi antar daerah sangat perlu ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya," imbuhnya.
Lanjut, operasi pasar juga bakal dilakukan oleh pihak Pemprov untuk mengantisipasi daerah surplus namun harga barang tinggi sebagai antisipasi terjadinya penimbunan.
"Jadi kalaupun dia melihat stoknya banyak kemudian harganya tinggi, operasi pasar dong, ini kenapa bisa terjadi? Jangan sampai ada penimbunan gitu kan. Jadi data itu penting," tukasnya.
Pasar murah juga telah massif dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk Dinas Perdagangan Provinsi Dinas Ketapang Kabupaten Kota, untuk memastikan agar harga-harga ini terkendali.
"Kita penguatan di hulu yah, sehingga tentu secara komprehensif kita melakukan pengendalian inflasi ini. Kemudian program pekarangan rumah, dan gerakan tanam cabai di beberapa kabupaten, pengambangan pertanian keluarga dan kerjasama antar daerah," paparnya.
"Ini kerjasama antar daerah penting sekali, karena itu yang akan mempercepat proses pengendalian inflasi. Karena harga bisa terkendali dengan melakukan komunikasi, distribusi antara daerah surplus dan daerah minus," pungkasnya. (abu/B)
