Pengamat politik Unismuh Makassar, Andi Luhur P mengatakan, jika pada detik-detik selama kampanye nanti, akan banyak pasangan calon gunakan metode uang untuk menarik masyarakat.
Mengantisipasi dan mengahadapi politik uang, akademisi Unismuh itu meminta lembaga Bawaslu dan pengawas panwascam pemilu untuk bekerja keras dalam mencari bukti.
"Pasalnya regulasi Bawaslu untuk memproses laporan atau temuan politik uang dinilai masih sangat lemah yakni hanya melakukan pemanggilan," saran dia.
Selain itu kata dia, selama ini money politik yang marak setiap even pemilu Bawaslu hanya memanggil, bukan memanggil paksa kepada calon yang melakukan pelanggaran politik uang ini.
Oleh sebab itu, Bawaslu harus melakukan kajian secara serius, proses verifikasi secara formal, atau menjemput bola, ekstra kerja keras dalam mencari bukti.
"Pilkada dan pileg 2024 kan beririsan di masa serba terbatas kebutuhan. Ini tantangan untuk semua pihak, terutama para pasangan calon. Bisa jadi akan banyak terjadi pelannggaran terutama di akhir masa atau tahapan kampanye," tutupnya.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sukri Tamma mengatakan, fenomena money politik selalu menjadi masalah dalam setiap pemilhan umum (Pemilu) di Indonesia.
"Pencegahan money politik selalu digaungkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," saran dia.
"Mengingat, Money politik sudah menjadi budaya turun temurun di Indonesia dalam setiap pemilu. Pasalnya, yang paling rentan terkontaminasi money politik adalah kaum perempuan," tuturnya melanjutkan.
