MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wacana politik uang selalu muncul setiap penyelenggaraan Pemilu dan menjadi musuh utama demokrasi. Hal ini juga menjadi momok bagi pemilih, penyelenggara, dan peserta Pemilu.
Apa saja yang dilakukan penyelenggara Pemilu untuk meminimalisir sedini mungkin potensi politik uang pada Pemilu 2024 mendatang? Dan bagaimana komitmen penyelenggara dan peserta pemilu dalam memerangi politik uang?
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan, sebagai penyelenggara KPU sudah mewanti-wanti praktek politik uang menjelang setahun Pemilu 2024 mendatang. Dan akan memasuki pemilu nantinya.
Menurutnya, tahapan pemilu yang paling berpotensi memunculkan praktik politik uang adalah tahapan kampanye, yang sudah diputuskan dilakukan selama 75 hari di November nanti.
"Kami memamng melakukan antisipasi soal money politik di 2024. Tentu patut diwaspadai terjadi saat kampanye atau jelang pencoblosan. Namun bertindak beri sanksi adalah Bawaslu ke pemberi dan penerima," ujarnya, Jumat (10/2/2023).
Kendati demikian, dikatakan bahwa politik uang selalu muncul dalam setiap proses pemilu. Namun demikian, ia menekankan bahwa politik uang merupakan salah satu musuh utama demokrasi.
"Karena politik uang bisa menghambat kebebasan dan kerahasiaan pemilu, Belum lagi, politik uang memungkinkan pemilih kehilangan kemerdekaannya karena suara mereka dibeli," pungkasnya.
