"Karena jika menyimak beberapa kader Golkar yang merupakan kepala daerah apalagi menjabat 2 periode tentu mereka dapat diasumsikan sebagai kader pencari suara (vote getter) yang memungkinkan Golkar berpotensi meraih suara yang signifikan," tuturnya.
Paling tidak dari daerah asal masing masing kader yang tentu akan berpotensi mendukung perolehan kursi Golkar pada dapil terkait.
"Nah jika kemudian kondisi menunjukkan Muslimin Bando belum dilantik sebagai Ketua DPD Golkar Enrekang dan bahkan tidak dimasukkan dalam daftar bacaleg Golkar maka tentu ini tentu terkait dengan strategi Golkar ke depan dalam menghadapi pemilu 2024," ucap Sukri.
Terpisah, Kader senior AMPI Kota Makassar, Hasrullah menilai tak dilantiknya kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang adalah sejarah buruk sepanjang hadirnya Partai Golkar di Kabupaten Enrekang.
"Saya rasa ketua DPD I Partai Golkar Sulsel harus melantik kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang," jelasnya.
Tapi disisi lain, kan tidak enak juga sih setelah pelantikannya nanti akan muncul masalah besar di internal teman-teman Partai Golkar di Kabupaten Enrekang.
"Terkait nama, Andi Natsir ditugaskan menjadi ketua harian Golkar Enrekang, jadi Muslimin Bando harusnya siap menerima kawan atau lawan dan juga harus menerima perbedaan," kata Hasrullah,
Hasrullah menjelaskan sebaiknya, Muslimin Bando dan Andi Natsir duduk bersama mencari solusi dalam hal berbagi andil politik untuk membesarkan Partai Golkar dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang.
Tapi kalau begini tidak ada kesepakatan di Golkar Enrekang, tentu ketua DPD I tidak akan mau melantik DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang. Maka jalan tengah yang harus diambil adalah, Muslimin Bando harus merangkul semua elemen kader Partai Golkar di Enrekang.
