MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membuka Forum Konsultan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel 2024-2026 di Hotel Four Point byk Sheraton, Rabu (15/2).
Agenda ini bekerja sama dengan USAID Erat (Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat). Di mana, penyusunan RPD ini merupakan amanat instruksi dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022.
Kata dia, Inmendagri ini berisi tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) yang akan menjadi acuan Penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sampai sampai dengan 2026.
Andi Sudirman Sulaiman ingin memastikan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 terkoneksi ke RPD 2024-2026.
"Kita menegaskan bahwa bagaimana memastikan program-program dalam rencana pembangunan daerah itu terkoneksi dengan program 2018-2023. Itu paling penting dulu," tukas Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (15/2).
Ia membeberkan beberapa program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Pemprov Sulsel masih butuh untuk terus dilanjutkan, baik dari segi infrastruktur maupun kesehatan masyarakat.
"Ada beberapa program masih membutuhkan lanjutan dan sudah berlangsung sudah bagus. Misalnya, sistem transportasi udara, sistem transfortasi, darat kemudian bagaimana terkait stunting, UMKM, sifatnya continue," paparnya.
Tak hanya itu, dalam gelaran rapat ini lanjut lelaki Berkelahiran Bone itu, forum yang digelar Pemprov Sulsel ini sebagai wadah untuk meminta masukan publik terkait dengan rancangan yang akan disajikan pada tahun 2024-2026.
"Ini akan ada masukan-masukan dari beberapa perwakilan akademisi, pemda, vertikal, pakar, dan sebagainya untuk merumuskan sebuah proses," ucapnya.
Kemudian, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan program yang direncanakan itu mesti jelas dan tidak bias.
"Ini tidak boleh disisipi sebuah program yang kemudian menjadi bias. dan tidak boleh kita membawa kepada ranah untuk kepentingan tertentu karena poinnya adalah bagaimana pembangunan yang berkelanjutan," jelasnya. (Abu Hamzah/B)
