MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel, Aslam Patonangi mengajak seluruh stakeholder mengambil peran dalam rangka mengatasi inflasi di Sulsel.
Hal itu disampaikan Aslam Patonangi saat menghadiri penyusunan laporan kinerja TPID tingkat provinsi dan kabupaten/kota 2023, di Hotel Claro, Kamis (16/2).
Kata Aslam Patonangi, dalam hal pengendalian infalsi itu mesti dilakukan secara bersama-sama. Di mana, membagi tugas dengan seluruh stakeholder terkait.
"Kebijakan pengendalian ada pembagian tugas, provinsi tidak bisa jalan sendiri, harus ada dari setiap lini," tukas Aslam Patonangi.
Salah satu upaya pemerintah, kata dia, dengan melakukan operasi pasar saat ini. Hal itu untuk menjaga ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Terlebih, hari besar keagamaan segera tiba yakni ramadan.
"Kami bicara bagaimana mengantisipasi HBK di Maret," ucap Mantan Bupati Pinrang itu.
Ia menuturkan, infalsi sendiri merupakan hukum alam dalam Perputaran ekonomi, tentu tidak dapat untuk dihindarkan hanya saja perlu dilakukan antispasi agar tidak melonjak terlalu jauh.
"Inflasi ini hukum alam ekonomi, kita tidak akan menihilkan inflasi karena ada mekanisme pasar yang bermain juga," tuturnya.
Sementara itu, Plt Deputi bidang kordinasi Ekonomi Makro dan keuangan, Ferry Irawan mengatakan dalam hal pengendalian infalsi itu tidak mesti hanya mengandalkan APBD untuk penganggulangannya.
Kata dia, potensi yang dimiliki suatu wilayah juga mesti dimanfaatkan dengan melihat peluang-peluangnya. Jangan hanya dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi, tapi CSR.
Ia mengatakan, meski tahun ini Sulsel sendiri menjadi daerah Surplus di Indonesia hal itu tentu harus ditingkatkan karena tidak menutup kemungkinan permintaan kebutuhan akan tersusun meningkatkan apalagi menghadapi HBK. (Abu Hamzah/B)
