Kisruh lahan tersebut bermula dari rencana Ditlantas Polda Sulsel membangun pos polantas di Kappang. Kades Labuaja, Asdar Nasir menunjukkan lokasi di depan Lapangan Sepak Bola Kappang. Ukurannya kira-kira 10x15 meter. Lokasi yang ternyata selama ini PBB-P2-nya dibayar keluarga almarhum Lanti bin Pape.
Ahli waris Lanti bin Pape pun mempersoalkan rencana pembangunan di atas tanah yang mereka kelola selama ini dan pajaknya mereka bayar setiap tahun. Saat proses kisruh berlangsung, tiba-tiba muncul sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Maros untuk lahan Lapangan Sepak Bola Kappang.
Persoalan tak kunjung selesai karena batas lahan di sertifikat itu disebut keluarga Lanti bin Pape, lewat sampai ke lahan mereka.
"Anehnya lagi, orang yang disebut menunjuk batas itu adalah saya (Nurbaeti Lanti). Saya tidak pernah merasa menjadi orang yang menunjukkan batas lapangan itu, apalagi sampai melewati lahan kami. Sekarang pun lapangan itu diberi pagar dan lahan kami tidak masuk. Itu menjadi bukti sampai di mana batas lahan Pemkab," tutur Nurbaeti lagi.
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari memerintahkan bagian aset berkoordinasi dengan BPN, untuk turun ke lapangan. Termasuk jika perlu melakukan pengukuran ulang.
Sedangkan Kades Labuaja, Asdar Nasir yang meminta kesempatan berbicara, membenarkan bahwa Lapangan Sepak Bola Kappang sudah memiliki pagar pembatas.
"Saya yang bangun tahun 2020," tutur Asdar. (*)
