BULUKUMBA, RAKYATSULSEL - Anggota DPRD Bulukumba menyoroti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kinerja BPJS disorot lantaran banyaknya warga Bulukumba yang tidak bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan difasilitas kesehatan, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit (RS). Kartu BPJS tidak bisa digunakan di fasilitas kesehatan lantaran status kartunya sudah nonaktif.
Anggota DPRD Bulukumba dari daerah pemilihan kecamatan Kajang, Herlang dan Bontitiro, Ismail Yusuf pun meminta BPJS Kesehatan agar menyampaikan kepada yang bersangkutan jika BPJS Kesehatan mereka sudah tak bisa digunakan.
"Saya minta sampaikan ke masyarakat kalau kartu BPJS-nya non aktif. Jangan nanti terbaring di Rumah Sakit baru ketahuan kalau kartu BPJS-nya sudah tidak aktif lagi," kata Ismail Yusuf, legislator DPRD
Bulukumba dari Partai Berkarya ini.
Sementara Anggota DPRD Bulukumba dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasakai, meminta agar
125 ribu lebih peserta JKN yang dinonaktifkan dicarikan solusi. "Perlu ada solusi secepatnya agar mereka semua terlayani," kata Pasakai.
Sementara itu, anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Nasdem, Abdul Kaab, meminta agar data peserta BPJS Kesehatan yang akan dinonaktifkan disampaikan ke DPRD.
"Rencananya, ada lagi 6000 ribu lebih peserta JKN yang akan dinonaktifkan, agar datanya disampaikan ke DPRD, berapa perkecamatan. Jangan sampai ada warga yang tidak tahu lagi," ujar Abdul Kaab, anggota DPRD Bulukumba dari daerah pemilihan kecamatan Kindang dan Gantarang, dalam RDP dengan BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba. (*)
