PAREPARE, RAKSUL-Wali Kota Parepare Taufan Pawe, membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan awal RKPD Kota Parepare Tahun 2024.
kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan SKPD, Camat dan Lurah, LPMK, organisasi Pemuda dan organisasi perempuan, yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare, Selasa (21/2/2023).
Pelaksana Tuga Kepala Bappeda Kota Parepare, Samsuddin Taha dalam laporannya menyampaikan, bahwa konsultasi publik rancangan awal RKPD ini dilaksanakan dengan maksud, untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Parepare Tahun 2024.
"konsultasi publik ini dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kota Parepare tahun 2024, berdasarkan saran dan masukan yang terertuang dalam berita acara dalam kesepakan konsultasi publik, " jelas Samsuddin Taha.
Sementara Walikota Parepare Taufan Pawe pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa konsultasi publik RKPD ini merupakan tahap lanjutan dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan diselaraskan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2024.
"tentu jika kita berbicara Rancangan Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) , itu pedomannya RPJMD. Tapi RPJMD kita sudah tidak ada, olehnya itu kita membuat rancangan rencana pembangunan daerah untuk 2024-2026, jelas Taufan.
Dalam kesempatan itu, Walikota Parepare dua periode ini juga mengingatkan agar mengoptimalisasikan realisasi RPJMD Tahun 2018-2023.
"kalau kita liat capaian RPJMD kita, memang sekarang ini untuk 2018-2023 baru kisaran 87 persen. Ini harus kita genjot sampai akhir tahun," tandasnya.
Olehnya itu kata dia, RKPD ini nanti harus memang dipedomani oleh Setiap SKPD selaku pengguna anggaran agar supaya menyusun renstra. karena ini kata Taufan, akan dipedomani oleh penjabat Walikota, yang tidak memiliki visi-misi.
Taufan berharap, dengan konsultasi publik rancangan awal RKPD ini untuk Tahun anggaran 2024 harus diselaraskan dengan RKPD.
"Organisasi diharap berikan kotribusi pemikirannya untuk pembangunan Tahun 2024," tutupnya.(yanti)
