MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Dinas Kehutanan Sulsel kembali mengggelar sosialisasi pelaksanaan FoLU (Forest and Other Land Uses) Net Sink 2030 untuk wilayah Sulawesi Selatan, di Hotel Swissbell, Selasa, (28/2/2023).
Penanggung jawab penyusunan Renja FoLU Net Sink 2030 Sulsel, Cyprianus Nugroho Sulistyo Priyono mengatakan, persoalan makro perubahan iklim secara internasional membuat negara Indonesia juga berupaya untuk mempertahankan gas rumah kaca agar kenaikan suhu tidak lebih dari dua derajat. Melalui National Determination Contribution, Indonesia berupaya menurunkan emisi karbon sebesar 39 persen.
"NDC itu dibagi dalam lima sektor, mulai dari energi, industri, limbah dan sampah, pertanian, dan FoLU. FoLU menyumbang 60 persen terhadap komitmen penurunan emisi karbon internasional," ujarnya.
"Disusun rencana kerja merinci dari pusat sampai provinsi. Mulai tahun depan rencana kerja ini diimplementasikan, apa yang kita lakukan tiap jengkal di Sulsel nyambung sampai ke pusat dalam konteks perubahan iklim jangan sampai suhu itu naik dua derajat," terangnya.
Workshop sendiri akan dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama membagi masing-masing tugas stakeholder terkait, lalu mempresentasikan draft rencana kerja di bulan Maret, kemudian pada bulan Mei dibahas secara nasional. "Tahun ini kita garap 22 provinsi (salah satunya Sulsel), tahun lalu 12 provinsi," tambahnya.
Setelah workshop, tindak lanjut kemudian adalah untuk pembahasan anggaran untuk implementasi tahun depan. Aktivitas ini nantinya bermuara pada tiga hal, pengurangan emisi, peningkatan kapasitas serapan, dan pemertahanan hutan yang sudah ada.
Meskipun, dalam situasi pembangunan di Indonesia maka deforestasi juga tidak bisa sepenuhnya diberhentikan. Akan tetapi, upayanya adalah untuk menyeimbangkan lahan yang dibuka maka harus ditutup.
Adapun untuk pembiayaan diambil dari berbagai sumber. Bisa melalui APBN/APBD, CSR, atau bantuan asing. "Tapi sekarang sudah ada skema peradangan karbon yang sedang kita bangun, itu ada sistem obsite. Kita berfikir sudah ada peraturan menteri bahwa perdagangan termasuk obsite ini diperbolehkan setelah kewajiban di embisi terpenuhi. Nah sebelum terpenuhi jangan dijual dulu, sebab ada komitmen internasional," tandasnya.
Tim Ahli Penyusunan Renja FoLU Net Sink 2030 Sulsel, Tommy Listyanto mengatakan, percepatan penyusunan Renja akan dilakukan. Program ini didorong dengan prinsip outcome bahwa emisi karbon bisa ditekan.
"Jadi kalau bisa, karbon dioksida yang diserap lebih banyak daripada yang dilepaskan. Nah itu yang di break down menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh upt di provinsi atau dinas kehutanan lainnya. Kemudian menyusun rencana kerja itu untuk didiskusikan di tingkat nasional," bebernya.
Penyusunan Renja berbasis lokal atau di wilayah masing-masing. Dari kondisi itu, nantinya akan ada arahan atau peta arahan. Dari tiga outckme utama, kemudian muncul strategi rencana operasional di tingkat nasional, masing-masing daerah menyesuaikan dengan kondisinya.
"Hasil workshop ini sementara ada lima LO tadi, bagaimana pencadangan karbon, menambah cadangan karbon. Sejak awal kita sampaikan harus ada evaluasi dan mitigasinya, kita juga berusaha untuk memenuhi tujuan itu," pungkasnya. (abu/B)
