MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memperoleh Piala Adipura tahun 2022 direspon organisasi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel.
Menurut Walhi Sulsel, kegagalan Pemkot Makassar meraih Piala Adipura karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar tidak memiliki program yang baik, jitu, dan komprehensif dalam mengelola lingkungan hidup di Kota Makassar, khususnya persoalan sampah.
Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulsel, Slamet Riadi menilai, kegagalan Pemkot Makassar meraih Adipura harus menjadi momentum bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran. Mulai dari mindset dinas lingkungan hidup, program, strategi yang dijalankan, kinerja UPT-UPT, dan yang terpenting siapa mitra dinas lingkungan hidup.
"Menurut saya yang harus dievaluasi adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Saya lihat sejak Walikota dilantik, Dinas Lingkungan Hidup sama sekali tidak punya program," kata Slamet dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Sulsel, Senin (6/3/2023).
"Ditambah lagi badan pembangunan internasional dan mitranya di Makassar yang menjalankan program sampah, sama sekali tidak berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah di Makassar. Belum lagi dukungan DPRD dan Walikota Makassar terhadap dinas lingkungan hidup juga sangat minim. Ditambah peran UPT Bank Sampah yang tidak maksimal," sambungnya.
Slamet juga menjelaskan, masalah sampah di Kota Makassar harus diberi perhatian yang serius seperti halnya dengan masalah banjir. Bukan karena ingin mendapatkan adipura, melainkan karena volumenya terus bertambah. Maka program pengelolaan sampah yang dikerjakan oleh DLH harus berubah.
"Sekarang, DLH harus membuka diri, DLH harus menerima serta mengadopsi masukan dan ide-ide dari luar, khususnya dari organisasi yang ekspert pada isu sampah. Walikota dan DPRD juga harus memberi anggaran yang besar kepada DLH agar dapat mengatasi volume sampah yang semakin besar. Adipura itu bonus, bukan tujuan," sebutnya.
Terpisah, Direktur Yayasan PABBATA UMI (YAPTAU), Makmur, juga menjelaskan kegagalan Pemkot Makassar meraih Adipura karena mindset DLH yang selalu berorientasi pada proyek dan mengejar Adipura, sementara dinilai tidak paham bagaimana mengatasi masalah sampah di Kota Makassar, sehingga strategi penanganannya keliru.
Selain itu, Makmur juga menilai, bahwa program sampah yang digagas lembaga asing dan LSM lokal di Makassar juga tidak berhasil mengatasi sampah di Kota Makassar.
Inisiator sekaligus Ketua Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia ini bahkan bercerita, dirinya pernah mendatangi dan berdiskusi dengan Kepala UPT bank sampah dan Walikota Makassar untuk menjelaskan strategi penanganan sampah di Makassar. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
"Sebagai lembaga yang paham terhadap strategi pengelolaan sampah dan sangat risau dengan masalah sampah di Kota Makassar, kami tentu berkepentingan untuk menjelaskan strategi kami ke pemerintah. Walikota Makassar saat itu juga setuju dengan rencana kami," ucap Makmur.
Makmur berharap, Walikota Makassar dapat segera menindaklanjuti saran serta usulannya, sehingga persoalan sampah di Kota Makassar dapat teratasi dan pemerintah kota, masyarakat, hingga kelurahan dapat pemasukan dari pengelolaan sampah.
"Semoga apa yang kami sampaikan ini didengar agar pengolahan sampah di Kota Makassar bisa lebih baik," pungkasnya. (isak/B)
