MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar. Sebab, tak sedikit mereka menggunakan fasilitas umum (fasul).
Padahal, penggunaan fasum merupakan pelanggaran. Tak hanya melanggar, keberadaan PKL liar juga mengganggu ketertiban.
Terlebih, berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar tercatat ditahun 2020 sebanyak 80 persen PKL menggunakan bahu jalan dan drainase untuk berjualan.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pembenahan PKL liar di Kota Makassar akan terus dilakukan hingga 2024 mendatang. "Pokoknya (hingga) 2024 ini saya kasi bersih semua," tegas Danny Pomanto, Senin (6/3).
Danny Pomanto mengatakan pembenahan ini akan dilakukan secara perlahan. Pasalnya saat ini juga Pemkot Makassar tengah melakukan pengerjaan sejumlah proyek. Seperti, pembenahan ruas jalan dan trotoar.
"Jalan kan mulai baik, makanya jalan cendrawasih belum saya resmikan itu, karena kasi baik dulu bagaimana mau diresmikan kalau masih jelek," ungkapnya.
"Kita juga akan merelokasi ke kawasan khusus," tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menata kembali asset-aset milik pemkot Makassar yang telah dikuasai oleh PKL
Contohnya, pada pembenahan Pasar Cenderawasih yang berlokassi di Jalan Tanjung Bunga Kecamatan Mamajang beberapa waktu yang lalu. Terdapat 19 lapak dan bangunan yang ditertibkan.
Menurut Sri, masalah penertiban ini memang akan menjadi tantangan panjang, apalagi setidaknya ada sekitar 4000 aset Pemkot yang belum bersertifikasi di BPN.
Peneguran semestinya dilakukan di awal agar tak berkepanjangan, ini menjadi peran bersama pemerintah wilayah.
"Harusnya kalau sudah ada di situ, ditegur jangan terus dibiarkan. Apalagi tercatat di aset Pemkot, ini kan lurah, camat, di wilayah itu harus melihat," kata Sri.
Lebih lanjut, pihaknya telah menargetkan adanya sertifikasi 1000 aset tahun ini, meski cukup sulit, pihaknya tetap optimis sebab telah mendapatkan dukungan dari BPN sendiri. Upaya awal adalah dengan penempatan papan bicara di seluruh aset Pemkot ini, agar masyarakat memahami aset-aset tersebut tak boleh dibanguni.
"Ini adalah bagian dari semangat kita untuk mengamankan aset ini," tutup Sri. (Sasa/B)
