MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Konsulat Jenderal Amerika Serikat (Konjen AS) Surabaya menggandeng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyelenggarakan workshop untuk kepala daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang di wilayahnya memiliki operasional tambang dan smelter nikel. Kegiatan berlangsung di Makassar, Kamis (9/3).
Mewakili Ketua Umum APKASI, Sekretaris Jenderal APKASI, Adnan Purichta Ichsan memberikan sambutan. Kegiatan itu mengusung tema "Peningkatan Kapabilitas Ekonomi dan Bisnis Decision Makers di Kawasan Timur Indonesia dalam Sektor Mineral dan Energi”.
Adnan Purichta menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pihak Konjen Amerika Serikat Surabaya atas inisiatif menggelar workshop yang bertujuan meningkatkan kapabilitas kepala daerah di Kawasan Timur Indonesia. Terutama untuk wilayah Sulawesi dan Maluku, dalam mengambil kebijakan pada aspek ekonomi dan bisnis di sektor Mineral dan energi.
"Dengan melihat tujuan positif pelaksanaan workshop bagi anggota APKASI yang memang sesuai dengan Tupoksi APKASI sebagai wadah organisasi pemerintah kabupaten di Indonesia tersebut, maka kami sangat mendukung penuh kegiatan workshop ini. Dan, kami siap bekerja sama dengan pihak Konjen Amerika Serikat Surabaya dalam mendesiminasikan atau mensosialisasikan program ini," kata dia.
Mewakili Bupati Bantaeng Ilham Azikin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Yohanis PHR Romuti mengatakan, APKASI melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu menjembatani soal minimnya kewenangan daerah dalam hal pertambangan dan pengolahan.
"APKASI diharapkan bisa menyampaikan atau menjembatani aspirasi pemerintah daerah sampai ke forum tinggi baik itu kementerian tehnis dan DPR RI yang berkepentingan dalam hal regulasi," kata dia.
Lebih lanjut, APKASI juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi menyoal kewenangan yang kecil bagi daerah penghasil mineral dan daerah pengelola pertambangan.
"Karena kita sadar investasi dapat memberikan dampak yang baik untuk pemerintah dan masyarakat yang muaranya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun harus didukung dengan regulasi. Ini adalah aspirasi - aspirasi dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan," kata dia. (Jet)
