PAREPARE, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Parepare melakukan rapat dalam pembentukan dan pendampingan klinik Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Kegiatan dari program inklusi itu dihadiri perwakilan DP3A, Dinas Sosial, BKD, Inspektorat, Bappeda, Bagian Hukum Setdako, dan YLP2EM digelar di salah satu cafe yang ada di Kota Parepare, Selasa (14/3/2023).
Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare, Sriyanti Ambar menjelaskan klinik PPRG ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan pelatihan yang dilaksanakan di Ambon beberapa waktu lalu melalui program inklusi.
"Dimana hasilnya, Kota Parepare dan Kabupaten Maros dijadikan sebagai pilotting untuk PPRG. Sehingga pemerintah daerah, khususnya di DP3A bertugas untuk mensosialisasikan bagaimana perencanaannya dan penganggaran responsif gender yang ditakar melalui gender analisis pathway dan gender budget statement," ujar dia.
Klinik PPRG ini, lanjut dia, bertujuan menyatukan persepsi terkait seperti apa sebenarnya responsif gender itu, sehingga pada saat pengusulan di Musrenbang nantinya maka perencanaannya bisa betul-betul berada pada takaran inklusi sosial.
"Pertemuan ini juga menjadi penguatan berupa kelembagaan bagi klinik PPRG, walaupun sebenarnya implementasi sudah berjalan, bahkan sudah sampai pada audit atau evaluasi PPRG," ungkapnya.
Sedangkan untuk sekretariat klinik PPRG, kata Sriyanti Ambar, dipusatkan di Kantor DP3A. Di mana ada beberapa SKPD penggerak yang tergabung, selain dari YLP2EM dan BaKTI, juga ada dari Bappeda selaku ketua Pokja PUG dan DP3A sebagai sekretaris Pokja PUG, BKD, dan Inspektorat, serta Dinsos untuk inklusi sosialnya.
"Jadi tinggal melakukan langkah teknis untuk menyamakan persepsi serta alur dan model terkait kelembagaan klinik PPRG tersebut, apakah tim PPRG yang melakukan on the spot, ataukah SKPD terkait yang melakukan kunjungan di Kantor DP3A yang menjadi sekretariat klinik PPRG," tandasnya. (Nia)
