MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Selama 40 tahun Komplek Perumahan Dosen (Perdos) Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, Makassar, tak punya alas hak.
Persoalan yang menjadi tanggungan developer perumahan sudah tuntas ditangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Mantan Panglima TNI ini membagikan sertipikat di Komplek tersebut. Disini ada nama pemilik dalam sertifikat serta luas lahannya, Doktor Alimuddin SE, sertipikat hak milik, luasnya 547 meter persegi.
Mereka berada di kawasan tersebut adalah rata-rata tenaga pengajar Dosen. Bahkan kini sebagian juga sudah berstatus guru besar dan memasuki pensiun.
"Ini adalah perumahan dosen yang rata-rata hampir 40 tahun itu tidak ada kepastian hukum. Tak punya alas hak selama 40 tahun. Saya sampaikan kepada pak Rektor bahwa biarkan saya serahkan langsung. Inilah darma baktiku," kata Hadi Tjahjanto di Makassar, Jumat (17/3).
Mantan Panglima TNI itu beserta rombongan, berkeliling menyusuri jalan komplek untuk menemui langsung para penghuni rumah yang sertipikat tanahnya telah terbit.
Hadi yang dihampiri seusai penyerahan, mengaku sengaja mengantar langsung sertifikat itu untuk menjawab penantian yang cukup lama para penghuni Perdos Unhas. Ada 623 Kepala Keluarga (KK) di Perdos Unhas, namun hanya diserahkan sebagian.
"Atas dasar itu, kami berkoordinasi dengan Kanwil BPN Sulsel untuk berkoordinasi dengan Rektor Unhas agar penerbitan sertipikat secara bertahap. Hari ini ada 23 sertipikat kita serahkan secara langsung," jelasnya.
Hadi pun menyebut, penyerahan sertipikat itu, juga bagian dari tanda bakti terhadap para guru atau pengajar.
"Karena apa? Karena para dosen ini adalah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi hari ini kita bisa menyerahkan sertipikat sebagai tanda bakti kita kepada guru, kepada dosen," tuturnya.
"Padahal mereka membuka jendela dunia, kadang kita lupakan disaat jadi pejabat, panglima, menteri dan lainya," sambung dia.
Tak hanya itu, Hadi berjanji memasuki bulan suci ramadan akan melakukan safari ke para guru mengaji agar menanyakan hak alas sertipikat rumah mereka.
Jika belum ada haknya. Maka akan melakukan upaya menyerahkan sertipikat hak milik.
"Bulan suci ramadan nanti. Saya akan keliling tanyakan guru ngaji, rumah mereka sudah sertipikat atau belum? Kalau belum saya akan sertipikatkan. Kadang kita lupa, kadang kita lupa kalau guru mengaji membuka pintu akherat," ungkapnya.
Setelah itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membawakan materi dengan Tema "Pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang partisipatif menuju Indonesia emas 2045" di gedung Fakultas Hukum Kampus Unhas.
Pada forum ini. Ia mengupas program Pendaftaran tanah secara sistematik (PTSL). Dimana ini adalah inovasi pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi program nasional.
"Manfaatnya menungkatkan ekonomi rakyat. Karena tanah semakin naik. Saya terus lakukan program ini sampai selesai. Paling penting hak ekonomi rakyat kita prioritaskan," jelasnya. (Yadi/B)
