MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Syamsuddin Carlos mengungkapkan, kelangkaan pupuk bersubsidi yang dirasakan petani saat ini disebabkan karena ketidaksesuaian data primer yang dikantongi pemerintah.
"Maka dari itu Vice President penjualan wilayah VI Pupuk Indonesia Holding Company Sulsel bekerjasama dengan (Dinas) Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sulsel untuk memperbaiki data primer," katanya, Jumat (17/3/2023).
Legislator PAN tersebut mengatakan Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan tidak memiliki angka jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi di setiap kabupaten.
"Saya dapat memastikan Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sulsel tidak mengetahui berapa jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi di masyarakat Sulsel," bebernya.
Ia pun memberikan warning kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi agar memperkuat koordinasi sehingga kemungkinan mafia memonopoli ketersediaan pupuk bersubsidi yang harusnya diperuntukkan bagi petani dapat teratasi.
"Saya mengharapkan ada koordinator yang kuat karena ini terjadi permainan mafia yang sesungguhnya," imbuhnya.
Lanjut dia, menegaskan harusnya kelangkaan pupuk bersubsidi ini dapat menjadi bahan evaluasi sehingga kejadian serupa tidak dirasakan lagi para petani Sulsel. "Sehingga menurut saya mari kita mulai berbenah," tutupnya
