Hal senada disampaikan, Legislator Komisi B DPRD Sulsel, Hengky Yasin mengaku kerap kali menerima keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Dari kunjungan reses saya baru-baru ini, hampir semua titik lokasi mengalami keluhan terkait adanya kelangkaan pupuk bersubsidi, " ucapnya.
Hal ini kontras dengan pengakuan distributor, kata legislator PKB Sulsel tersebut. Di hadapan legislator Sulsel, para distributor mengatakan ketersediaan pupuk bersubsidi aman.
Terjadi perbedaan pendapat apa yang disampaikan oleh pihak distributor mengatakan bahwa tidak ada masalah terkait ketersediaan pupuk.
"Justru sebaliknya yang kami temukan di lapangan para petani di tingkat paling bawah sebagai pengguna tidak mendapatkan pupuk bersubsidi," jelasnya.
Hengky pun menduga ada permainan yang dilakukan oleh para penyalur pupuk bersubsidi. Indikasinya selain karena susahnya petani membeli pupuk, harganya juga kerap kali dijual di atas HET.
Adanya permainan nakal yang dilakukan oleh pihak ppenyalu, walaupun itu ada harga ditulis (harga ecer tertinggi) HET tetapi buktinya mereka masih masih menjual dengan harga tinggi.
"Perlu dilakukan tindakan tegas bagi oknum yang sengaja mempermainkan pupuk bersubsidi ini," jelasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pertanian Sulsel, Mario Mega mengmukakan, ada beberapa daerah membuat para petani cukup terhambat mendapatkan pupuk subsidi, meski ada kartu tani.
"Untuk mengatasi ketimpangan distribusi itu, sekarang diadopsi kartu tani yang bisa di akses secara digital. Tetapi, ternyata kondisi yang terjadi di lapangan, tidak semua berjalan sesuai yang diharapkan jadi ada beberapa daerah tertentu yang memang belum bisa mengaplikasikannya," ucapnya.
Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel Syahrir. Turut hadir Dinas Perdagangan Sulsel, tanaman pangan holtikultura dan perkebunan Sulsel, Vice President penjualan wilayah 6 pupuk Indonesia Holding Company Sulsel, dan juga sejumlah pimpinan CV distribusi pupuk. (Suryadi-Abu/B)
