MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan mantan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan pemilu raya. Hal itu ditandai saat mereka melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (20/3/2023).
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah mengatakan, pihaknya mendorong pemilu raya RT/RW tersebut berlangsung secepatnya, apalagi Pelaksana tugas (Pj) RT/RW saat ini sudah satu tahun lebih.
Tetapi, kata Muchlis, tak adanya anggaran untuk pelaksanaan pemilu raya tahun 2023 ini sehingga berpotensi berlangsung pada tahun 2024.
"Sebenarnya kami di DPRD sudah menyetujui anggaran Rp 3 miliar untuk pemilihan RT/RW. Tapi Pemkot ingin melakukan e-voting, tetapi kami tolak itu (e-voting)," kata Muchlis saat menemui para pengunjuk rasa di ruang aspirasi.
Kendati demikian, apa yang disampaikan oleh mantan ketua RT/RW tersebut akan disampaikan ke pimpinan DPRD Kota Makassar dalam hal ini Rudianto Lallo agar bisa meminta kepada Walikota Makassar untuk segera melakukan pemilihan RT/RW.
"kami akan sampaikan ke pimpinan kami (ketua Rudianto Lallo), karena kami paham permasalahan ini," ucapnya.
Disinggung soal anggaran Rp 3 miliar tersebut. Muchlis bilang, itu untuk keperluan pemilu sistem e-voting sehingga dipastikan akan menjadi silpa untuk tahun 2023 ini. "Butuh perencanaan berikutnya dengan anggaran berbeda," jelasnya.
Sekretaris Aliansi Mantan RT/RW Kota Makassar, Khairil hanya meminta kepada DPRD untuk menjalankan tugasnya sebagai legislatif untuk mendesak Walikota Makassar Danny Pomanto untuk melakukan Pemilu Rata.
"Penundaan pemilu raya sudah satu tahun lebih dan tidak ada hal yang darurat sehingga dipertahankan PJ ," katanya.
Dirinya pun menduga jika ada kepentingan yang ingin diambil Danny Pomanto sehingga tidak melakukan pemilihan RT/RW. "Ini memiliki kepentingan tertentu, kekuasaan," jelasnya. (Fahrullah/B)
