MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Menyikapi dinamika politik yang berkembang menjelang Pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menyerukan untuk parpol peserta Pemilu bersama-sama mengawasi pemilu yang jujur, adil dan damai.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengajak masyarakat dan juga semua pengurus Partai politik untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang prosesnya sudah mulai berjalan agar dapat berlangsung dengan baik, serta jujur dan adil (jurdil).
"Ini bukan hanya tugas kami KPU. Tapi, menjadi tugas kita bersama untuk mengawal pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara baik, jujur dan adil," demikian disampaikan Faisal Amir pada acara diskusi publik yang digelar Politician Academy, di Dalton Hotel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (21/3/2023) sore.
Pada diskusi tersebut bertajuk "Trend dan tantangan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulsel". Ketua KPU Sulsel Faisal Amir dan Direktur Political Coach Politician Academy Bonggas Chandra tampil menjadi pemateri.
Diskusi tersebut mengundang pengurus partai politik, akademisi, dan juga pengamat hadir pada diskusi tersebut.
Faisal Amir memaparkan sebelas trend dan tantangan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
"Masalahnya regulasinya belum jelas dan tegas. Kita masih was-was. Apalagi dengan sistem terbuka dan tertutup yang belum pasti," kata Faisal Amir.
Pertama kata dia, kepastian hukum yang tidak jelas dan tegas dalam mengatur proses pemilu.
Karena aturan yang belum jelas dengan berbagai permasalahan yang muncul, KPU maupun caleg sedikit memiliki keraguan dalam melangkah.
"Ini sesungguhnya tidak fair dalam demokrasi karena aturan sewaktu-waktu dapat berubah. Dan itu yang membuat kita pusing," Faisal Amir menambahkan.
Trend dan tantangan kedua, kata dia, adanya perkembangan teknologi. Di satu sisi mempermudah bagi KPU dalam menjalankan proses pemilu yang begitu kompleks.
Namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi tantangan bagi penyelenggara.
"Kita sudah terapkan digitalisasi pemilu seperti sipol, silon, siakba, dan sebagainya. Tinggal satu yang belum ada rencana untuk mendigitalisasi yakni pemungutan suara," ujarnya.
Tantangan lainnya, yakni tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak juga beririsan.
Kemudian isu-isu baru muncul seputar Pemilu. Seperti adanya pihak mengajukan perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.
Begitupun dengan isu perpanjangan masa periode komisioner. Dan pengaturan ulang dapil membuat KPU sedikit was-was dalam melangkah kedepannya.
"Contohnya pengaturan ulang dapil. Kita dikasi kesempatan penataan sesuai dengan perintah MK. Tapi hasilnya juga tidak ada berubah," kata Faisal.
"Padahal kami telah melakukan penataan ulang dan melakukan pertemuan dengan stakeholder," Faisal menambahkan.
Beberapa tantangan lainnya yang disebutkan seperti masih marak money politik, hoaks di medsos, isu SARA, politik identitas, intimidasi dan mobilisasi, tahapan pemilu serta penegakan hukum.
Sementara itu Direktur Political Coach Politician Academy Bonggas Chandra menyebutkan setidaknya ada enam tantangan Pemilu 2024.
Pertama adalah adanya isu penundaan pemilu. Menurutnya ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU jika hal tersebut terjadi.
Kemudian yang kedua adalah sistem pemilu yang belum pasti apakah proporsional terbuka atau tertutup.
Selanjutnya siapa calon presiden dan calon wakil presiden menjadi tantangan kedepannya.
"Politik uang, hoax, dan politik identitas atau SARA juga masih menjadi tantangan pemilu kita saat ini," kata Bonggas. (Yad/B)
