MAMASA, RAKYATSULSEL - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam aliansi 'Poros Rakyat Mamasa' kembali melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Selain kelompok mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh kelompok Tenaga Kesehatan (Nakes), Guru dan Perangkat Desa.
Mereka sama-sama turun ke jalan menuntut hak mereka yang sudah beberapa bulan tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah. Adapun tuntutannya menyangkut tunjangan sertifikasi guru dan tamsil (Tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi) yang tidak di bayar dari bulan Oktober 2022, sama dengan gaji honor kontrak kesehatan, guru dan aparat desa. Aksi ini merupakan yang ke-4 kalinya selama bulan Maret 2023.
Awalnya, massa aksi mulai berorasi menyampaikan tuntutannya di Simpang Lima, kemudian bergeser ke Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, Kantor BPJS Kesehatan dan Kantor Bupati Mamasa. Namun saat masa singgah di Kantor DPRD Mamasa, tidak satupun anggota DPRD yang turun menemui mereka.
Tak mendapat respon dari DPRD, massa aksi kemudian ke kantor BPJS Kesehatan untuk mempertanyakan terkait klaim BPJS yang belum dibayarkan ke setiap Puskesmas dan Rumah Sakit (RS). Setelah mendengar penyampaian dari pihak BPJS Mereka kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Mamasa.
Hanya saja Bupati dan Wakil Bupati Mamasa yang turun menemui massa aksi, dinilai mengecewakan sebab pernyataan sikap yang disampaikan tidak ditanggapi.
Koordinatro Aksi, Rihardes L. M menyampaikan, aksi yang mereka lakukan merupakan aksi lanjutan. Di mana pada tanggal 10, 11 dan 21 Maret 2023 mereka melakukan aksi yag sama namun hasilnya sama. Pemerinah daerah dinilai mengabaikan suara mereka.
"Kami kembali turun kejalan karna tidak satupun tuntutan kami sebelumnya terpenuhi. Kami sangat kecewa dengan sikap bapak bupati yang hanya memberikan tanggapan dan tidak mau menjawab pertanyaan kami," ujar Rihardes.
Rihardes mengatakan, sikap pemerintah daerah sangat mengecewakan, utamanya Bupati Mamasa selaku pemimpin yang seakan tidak peduli dengan aspira rakyatnya dengan hanya memberikan alasan daerah devisit tanpa mau berdiskusi dan menjawab pertanyaan massa aksi.
