MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Sulsel terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah harga komoditi di pasaran, terutama di saat bulan Ramadan dimana beberapa kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan.
Pemantuan yang dilakukan di beberapa tempat, termasuk pasar tradisional yang belum lama ini menjadi gambaran DKP Sulsel terhadap sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Kemal Redindo Putra Syahrul menjelaskan, setelah melakukan beberapa pemantauan termasuk saat memasuki hari kedua Ramadan di Pasar Terong, ada beberapa menjadi catatan yang langsung dilaksanakan di lapangan, termasuk usai melakukan Gelar Pangan Murah di tiga Kabupaten yaitu Soppeng, Enrekang, dan Luwu Utara.
Dimana, Gelar Pangan Murah, mendapat dukungan dari Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dimana pelaksanaan kegiatan Gelar Pangan murah sebagai salah satu strategi dalam menanggulangi lonjakan harga pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu, terkait beras saat ini, Redindo menyebutkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras, yang terbagi dalam tiga zonasi, dimana untuk Sulawesi Selatan masuk dalam zona II untuk beras medium Rp 10.900 Kg dan Premium yaitu Rp 13.900 /kg.
Menurutnya, berdasarkan data hasil pemantauan ketersediaan pangan pokok strategis sepanjang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri cukup tersedia. "Untuk harga komoditi ditingkat produsen dan pedagang Eceran mengalami peningkatan mulai bulan Januari sampai dengan saat ini, sehingga diharapkan dengan adanya pertemuan ini dapat memperbaiki harga komoditi beras di tingkat produsen dan pedagang Eceran,serta pemenuhan penambahan stock cadangan beras di bulog," terangnya.
Dengan adanya penetapan harga beras ini, Redindo berharap kehadiran Satgas Pangan dapat melakukan pengawasan Stabilisasi harga di tingkat petani dan pedagang serta pemenuhan stok cadangan beras pemerintah.
Sementara itu, Redindo menyebutkan dalam rapat bersama disepakati beberapa hal terkait masalah kebutuhan bahan pokok tersebut, diantaranya penugasan pemerintah untuk bantuan pangan, yang dilaksanakan oleh tiga Kabupaten yaitu Sidrap, Pinrang dan Soppeng, "Diharapkan pelaku penggilingan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan stok cadangan pangan pemerintah daerah," jelasnya.
Selain itu, tim satgas pangan provinsi dan kabupaten mengharapkan komitmen setiap pelaku usaha penggilingan di Kabupaten Sidrap untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan persentase ditetapkan. "Satgas Pangan bersama Babinsa akan mengawal pengadaan stock bulog untuk bantuan pangan ke masyarakat, dan jika ada yang melanggar tentunya akan diberikan sanksi pidana," paparnya (*)
