"Jadi, akar masalah sesungguhnya ada di Pak Jokowi," imbuhnya.
Pihaknya membahas banyak kebijakan Presiden Joko Widodo yang bertentangan dengan kondisi rakyat. Sehingga dalam konteks pengesahan UU Ciptaker, Puan tidak bisa disalahkan.
"Seluruh keanehan dan kemustahilan politik yang terbaca di atas permukaan, dari mislanya UU Ciptaker yang sudah disahkan perppunya, kemudian juga keputusan memindahkan Ibukota ke Kaltim, secara serampangan, menggunduli hutan dan diubah sebagai kebun cassava,"ujarnya.
"Nah itu, semuanya berhulu, berpangkal dari keputusan istana, yang sama sekali tidak peka dengan kesengsaraan rakyat kebanyakan," tutupnya.
(Rmol)
